Samarinda, Kaltimetam.id – Kebijakan penyewaan kendaraan dinas kepala daerah di Kota Samarinda menjadi sorotan publik setelah terungkap nilai anggaran yang mencapai Rp160 juta per bulan. Di tengah narasi efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah pusat, kebijakan tersebut dinilai memunculkan pertanyaan terkait prioritas belanja daerah.
Berdasarkan perhitungan, jika kontrak berjalan sejak 2023 hingga November 2026, total anggaran yang dikeluarkan untuk penyewaan kendaraan dinas tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp5,7 miliar. Angka ini dianggap cukup besar, terutama dalam situasi fiskal daerah yang tengah menghadapi penyesuaian akibat berkurangnya dana transfer dari pusat.
Sejumlah kalangan menilai kebijakan tersebut kurang mencerminkan sensitivitas terhadap kondisi keuangan daerah saat ini. Di tengah upaya penghematan di berbagai sektor, pengeluaran dengan nilai signifikan untuk kebutuhan non-prioritas dinilai perlu dikaji ulang.
Pengamat ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, menilai pemerintah daerah seharusnya lebih selektif dalam menentukan arah kebijakan anggaran. Menurutnya, kondisi saat ini menuntut adanya penyesuaian yang lebih bijak terhadap penggunaan belanja daerah.
“Dengan adanya pemangkasan anggaran dari pusat, seharusnya pemerintah bisa lebih fokus pada kebutuhan yang benar-benar prioritas,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebijakan dengan nilai besar yang tidak bersifat mendesak berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Apalagi, ketika pemerintah di berbagai tingkatan tengah mendorong efisiensi sebagai bagian dari penyesuaian ekonomi.
“Ini bisa menimbulkan pertanyaan publik. Di satu sisi kita bicara efisiensi, tapi di sisi lain ada pengeluaran yang cukup besar untuk hal seperti ini,” lanjutnya.
Selain soal besaran anggaran, isu ini juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan yang menggunakan anggaran publik dalam jumlah besar dinilai perlu disertai dengan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
Di sisi lain, sorotan terhadap penggunaan kendaraan dinas juga kembali mencuat. Fenomena mobil berpelat merah yang masih terlihat beroperasi di luar jam kerja, seperti pada malam hari maupun akhir pekan, turut menjadi perhatian masyarakat.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan terhadap aset pemerintah daerah. Padahal, dalam ketentuan yang berlaku, kendaraan dinas diperuntukkan untuk menunjang tugas pemerintahan dan pelayanan publik, bukan untuk kepentingan pribadi.
Meski demikian, dari sudut pandang pemerintah daerah, penyediaan kendaraan dinas kerap dianggap sebagai bagian dari kebutuhan operasional kepala daerah. Mobilitas yang tinggi, tuntutan protokoler, serta aspek keamanan menjadi alasan utama dalam penyediaan fasilitas tersebut.
Namun demikian, di tengah tekanan fiskal yang dihadapi, publik berharap setiap kebijakan anggaran dapat disusun dengan mempertimbangkan aspek kepatutan, efisiensi, dan rasa keadilan.
Kasus ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan penggunaan anggaran kini berada dalam pengawasan ketat masyarakat. Tidak hanya soal nominal, tetapi juga soal bagaimana kebijakan tersebut mencerminkan keberpihakan pada kepentingan publik. (SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
