Samarinda, Kaltimetam.id – Komposisi Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai mendapat sorotan dari DPRD Kaltim.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menilai formasi tim tersebut perlu dicermati kembali agar tidak terlalu besar dan tetap selaras dengan prinsip efisiensi anggaran daerah.
Sorotan itu muncul setelah beredar dokumen Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Pemprov Kaltim tahun anggaran 2026 yang menunjukkan alokasi anggaran untuk tim tersebut mencapai sekitar Rp10,5 miliar.
Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung operasional serta honorarium anggota tim ahli yang bertugas memberikan masukan strategis kepada gubernur dan wakil gubernur.
Ananda menegaskan, DPRD pada dasarnya tidak mempersoalkan keberadaan tim ahli yang membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
Namun ia mengingatkan agar komposisi dan besaran anggaran tim tersebut tetap memperhatikan efektivitas serta kemampuan fiskal daerah.
“Saya sebelumnya sudah menyampaikan agar hal ini bisa dievaluasi kembali, apakah memang harus sebesar itu pembiayaan anggarannya atau tidak,” ujarnya, Senin (16/3/2026).
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu juga menilai jumlah anggota tim ahli yang cukup banyak perlu ditinjau secara lebih mendalam.
Ia mengingatkan agar keberadaan tim tersebut tidak sampai menimbulkan tumpang tindih fungsi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang sudah memiliki tugas dan kewenangan di bidangnya masing-masing.
“Jangan sampai fungsi dan tugas yang sebenarnya sudah ada di OPD kemudian dilakukan juga oleh tim ahli gubernur. Itu yang perlu dicermati kembali,” katanya.
Menurut Ananda, keberadaan tim ahli memang dapat membantu kepala daerah dalam memperoleh pandangan dari berbagai bidang, mulai dari aspek hukum, kebijakan publik, hingga pembangunan daerah.
Kendati demikian, ia menekankan bahwa efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran tetap harus menjadi perhatian utama.
“Pak gubernur tentu membutuhkan masukan dari para ahli untuk berbagai substansi pembangunan. Itu tidak masalah. Yang perlu kita tekankan adalah efektivitas dan efisiensi anggarannya,” jelasnya.
Ia juga menilai evaluasi terhadap komposisi tim perlu dilakukan agar alokasi anggaran daerah tetap berfokus pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Yang penting jangan sampai prioritas pembangunan untuk masyarakat Kalimantan Timur justru berkurang karena adanya pembiayaan lain yang sebenarnya masih bisa dievaluasi,” tegasnya.
DPRD Kaltim, lanjut Ananda, berencana mencermati kembali persoalan tersebut dalam pembahasan anggaran bersama pemerintah provinsi, khususnya melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Evaluasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan komposisi tim yang lebih proporsional sekaligus menyesuaikan dengan ruang fiskal daerah.
“Ke depan tentu akan kita bahas bersama di Banggar. Kita lihat lagi apakah jumlahnya sudah ideal atau masih perlu penyesuaian,” tandas Ananda. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
