Samarinda, Kaltimetam.id – Ramainya perbincangan di media sosial terkait penyewaan mobil tamu VIP oleh Pemerintah Kota Samarinda dengan nilai sekitar Rp160 juta per bulan mendapat respons langsung dari Wali Kota Samarinda, Andi Harun saat diagenda berbuka puasa bersama media lokal Samarinda, Jum’at (13/3/2026).
Ia bahkan secara terbuka meminta Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan fasilitas tersebut.
Menurut Andi Harun, langkah tersebut diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah kota untuk memastikan pengelolaan fasilitas dan anggaran daerah dilakukan secara transparan serta sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menegaskan tidak ada upaya untuk menutup-nutupi persoalan yang sedang menjadi perhatian publik tersebut.
“Saya datang sendiri ke Inspektorat, tolong periksa kalau terdapat hal-hal yang perlu diluruskan, dievaluasi, lakukan evaluasi. Jangan ragu walaupun itu menyangkut tentang kepala daerah atau wakil kepala daerah,” ujarnya.
Ia menyebut keterbukaan terhadap pemeriksaan merupakan bagian dari upaya menjaga akuntabilitas dalam penggunaan fasilitas pemerintah daerah.
Menurutnya, evaluasi sangat penting dilakukan agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan aturan serta tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Andi Harun juga mengapresiasi peran media yang telah memberitakan persoalan tersebut secara objektif.
Ia menilai pemberitaan media dapat menjadi sarana evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan.
“Saya malah berterima kasih juga kepada teman-teman media yang secara objektif menyampaikan beritanya. Itu sarana bagi saya juga untuk melakukan evaluasi. Bisa jadi tidak semua yang kami lakukan benar dan dengan itu kami bisa belajar untuk lebih berhati-hati lagi,” katanya.
Lebih lanjut Andi Harun menegaskan seluruh kendaraan operasional yang digunakan pemerintah daerah, termasuk kendaraan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah, pada dasarnya diperuntukkan untuk menunjang kegiatan kedinasan dan pelayanan pemerintahan.
Karena itu ia menilai penting memastikan bahwa seluruh fasilitas tersebut digunakan sesuai peruntukannya.
“Kita ingin memastikan bahwa penggunaan fasilitas pemerintah daerah dilaksanakan sesuai ketentuan, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran daerah,” tegasnya.
Ia juga menegaskan tidak akan menghindar dari polemik yang sedang berkembang. Menurutnya, sebagai pimpinan daerah dirinya harus berani menghadapi persoalan yang muncul, termasuk jika berkaitan dengan kebijakan yang diambil pemerintah kota.
“Kalau ada salah, kita akui salah. Kalau ada yang harus diluruskan, kita luruskan bersama,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Harun juga menjelaskan bahwa kendaraan yang menjadi sorotan publik tersebut sejak awal memang dikategorikan sebagai kendaraan tamu VIP yang digunakan untuk menunjang kegiatan pemerintahan, termasuk saat menerima tamu-tamu penting di Kota Samarinda.
Namun ia tidak menampik bahwa kendaraan tersebut juga pernah ia gunakan dalam beberapa kesempatan, terutama ketika berkaitan dengan kegiatan kedinasan.
“Saya tidak pernah bilang bahwa saya tidak pernah pakai. Sejak awal saya bilang ini mobil tamu. Memang sesekali saya pakai untuk kegiatan kedinasan,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyinggung bahwa skema penyewaan kendaraan sebenarnya bukan hanya berlaku pada kendaraan tamu VIP, tetapi juga diterapkan pada sejumlah kendaraan operasional lain di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
Menurutnya, kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya pengelolaan anggaran agar belanja daerah dapat lebih difokuskan pada program-program yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.
“Kami melakukan optimasi terhadap belanja daerah agar bisa lebih banyak kepada belanja modal, supaya pelayanan publik bisa berjalan optimal,” katanya.
Ia mencontohkan kendaraan operasional bagi lurah dan camat di Samarinda juga menggunakan skema sewa.
Dengan cara tersebut, pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan operasional tanpa harus mengeluarkan anggaran besar sekaligus untuk pembelian kendaraan.
“Mau beli tentu mau. Tapi kalau saat itu uangnya tidak cukup, maka salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan skema sewa,” ujarnya.
Meski demikian, Andi Harun menegaskan seluruh penjelasan tersebut bukan dimaksudkan sebagai pembenaran, melainkan sebagai gambaran mengenai pertimbangan kebijakan yang diambil pemerintah daerah saat itu.
Ia pun memastikan bahwa seluruh proses penggunaan fasilitas pemerintah daerah tetap terbuka untuk diperiksa.
“Semua yang disampaikan ini tidak ada yang saya tutup-tutupi,” pungkasnya. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
