Samarinda, Kaltimetam.id – Potensi penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat mulai menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Timur. Pasalnya, alokasi DBH yang diperkirakan turun dari sekitar Rp20 triliun menjadi Rp15 triliun pada 2026 dinilai bakal memengaruhi berbagai pos anggaran, termasuk yang berkaitan dengan operasional lembaga legislatif.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menilai kondisi fiskal tersebut harus dihadapi dengan strategi efisiensi yang matang. Ia menegaskan, pengelolaan keuangan daerah tidak boleh mengorbankan program prioritas publik. Pendidikan, kesehatan, serta layanan dasar masyarakat harus tetap berjalan meski ruang fiskal daerah menyempit.
Dalam kesempatan itu, Hasanuddin juga meluruskan isu yang berkembang terkait fasilitas dan tunjangan anggota dewan.
Ia menjelaskan bahwa semua penerimaan anggota DPRD sudah diatur secara resmi melalui regulasi pemerintah. Tunjangan komunikasi, perumahan, maupun kendaraan dinas tidak pernah ditentukan secara pribadi.
“Untuk biaya sewa rumah, prosesnya dilakukan secara resmi dan dengan pertimbangan efisiensi. Bukan ditentukan secara pribadi,” kata Hasanuddin.
Ia turut menyinggung adanya potongan gaji anggota DPRD yang selama ini kerap menjadi pertanyaan publik. Hasanuddin menegaskan bahwa hal tersebut bukan kebijakan dari DPRD, melainkan bagian dari aturan internal partai masing-masing.
“Perihal potongan gaji, silakan ditanyakan langsung kepada fraksi masing-masing. Itu bagian dari kewajiban internal partai,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi fiskal yang menantang akan menuntut pengetatan di berbagai lini, termasuk di lingkup DPRD.
Namun, Hasanuddin berharap masyarakat memahami bahwa tunjangan maupun potongan yang berlaku sudah sesuai regulasi dan dijalankan dengan prinsip keterbukaan.
“Dampaknya bisa dirasakan di banyak sektor, tetapi yang terpenting adalah efisiensi jangan sampai mengorbankan program prioritas, terutama pendidikan dan layanan dasar masyarakat,” tegasnya. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
