Wartawan Ditandai Usai Wawancara dengan Gubernur Ini Respon Pemprov Kaltim

Asisten pribadi Gubernur Kaltim memberi tatapan tajam kepada wartawan yang tengah melakukan peliputan, sesaat sebelum video ‘tandai-tandai’ viral di media sosial. (Foto: Istimewa)

Samarinda, Kaltimetam.id – Polemik mencuat usai beredarnya video viral yang merekam dugaan intervensi terhadap seorang jurnalis oleh salah satu asisten pribadi Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud. Video tersebut memicu perbincangan publik lantaran memperlihatkan momen ketika seorang perempuan yang diduga bagian dari rombongan gubernur melontarkan kalimat “tandai-tandai” memandang tajam ke arah wartawan yang sedang melakukan doorstop interview.

Peristiwa itu terjadi di lingkungan Kantor Gubernur Kaltim saat sesi wawancara dengan Gubernur Rudy Mas’ud. Tak berselang lama, selesai wawancara dua pria lain dari rombongan gubernur disebut mendekati wartawan tersebut dan menanyakan identitas medianya, yang semakin memperkuat dugaan adanya bentuk tekanan terhadap kerja jurnalistik.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Samarinda pun merespons dengan keras. Mereka menyebut kejadian tersebut sebagai bentuk intervensi yang tidak seharusnya terjadi dalam iklim demokrasi. AJI mendesak permintaan maaf terbuka dari pihak Gubernur serta evaluasi terhadap sikap dan fungsi pengamanan pejabat publik.

Menanggapi situasi yang ramai diperbincangkan, Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setprov Kaltim, Syarifah Alawiyah, menyampaikan klarifikasi resmi. Ia menilai kejadian tersebut sebagai kesalahpahaman di tengah kondisi lapangan yang cukup padat.

“Saya menyaksikan langsung. Waktu itu agenda gubernur sangat padat sejak pagi dan beliau sudah memberi isyarat tiga kali untuk mengakhiri wawancara. Tapi tetap ada pertanyaan lanjutan. Jadi ketika ajudan bersikap agak tegas, saya pikir itu bagian dari dinamika lapangan, bukan bentuk intervensi berlebihan,” ujar Syarifah, Selasa (22/7/2025).

Ia menambahkan, pihaknya menghormati kerja jurnalistik dan terbuka terhadap peliputan, termasuk dalam sesi doorstop. Namun, menurutnya, semua pihak perlu saling memahami kapasitas waktu dan tenaga kepala daerah dalam setiap agenda.

“Kami di Biro Adpim sangat menghargai teman-teman media. Tapi ketika ada sinyal untuk selesai, harapannya bisa diikuti. Kalau pun ajudan bersuara, itu dalam konteks menjaga alur agenda,” tegasnya.

Syarifah juga menjelaskan bahwa pihaknya tidak memiliki niat untuk membatasi peliputan. Namun ia berharap komunikasi antara protokoler dan media dapat berjalan lebih baik ke depan.

Di sisi lain, terkait dugaan insiden serupa yang terjadi pada 19 Juli lalu, di mana seorang ajudan pria diduga menyentuh fisik wartawan saat peliputan, Syarifah mengaku belum menerima laporan rinci. Ia menyatakan akan menelusuri informasi tersebut dan membuka ruang klarifikasi.

“Saya juga baru tahu videonya viral tadi malam. Akan kami dalami dan komunikasikan dengan pihak terkait. Apalagi ini masih pegawai baru, tentu perlu pembinaan juga,” ujarnya.

AJI Samarinda dalam rilis resminya menegaskan bahwa pernyataan “tandai-tandai” dan tindak lanjut permintaan identitas wartawan mencerminkan bentuk intervensi yang dapat mengganggu kebebasan pers. Mereka juga mengungkap bahwa ada kontak fisik ringan yang sempat terjadi, dan itu tetap tidak dapat dibenarkan dalam konteks kerja jurnalistik.

Insiden ini memunculkan perdebatan luas tentang batas interaksi antara pengaman pejabat dengan media. Banyak kalangan menilai perlunya peningkatan edukasi etika dan komunikasi publik bagi jajaran protokol serta pengamanan VIP agar kerja jurnalis tidak terhambat. (REE)

Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id