Samarinda, Kaltimetam.id – Tekanan terhadap ketahanan pangan Kalimantan Timur kembali menguat setelah pemerintah provinsi memastikan kebutuhan beras masyarakat masih jauh melampaui jumlah produksi.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa Kaltim belum berada pada fase aman dalam pemenuhan pangan pokok dan membutuhkan percepatan langkah pemulihan produksi.
Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kaltim, Fahmi Himawan, menyebut bahwa kapasitas produksi beras lokal masih tertinggal cukup lebar dibanding jumlah konsumsi tahunan masyarakat.
Selisih signifikan ini menjadi salah satu indikator bahwa upaya meningkatkan kemandirian pangan harus terus didorong.
“Produksi beras kita pada 2025 hanya sekitar 177 ribu ton, sedangkan konsumsi mencapai kurang lebih 400 ribu ton. Artinya gap-nya masih besar, sekitar 222 ribu ton,” jelas Fahmi, Kamis (15/1/2025).
Defisit tersebut tidak hanya menunjukkan ketergantungan Kaltim terhadap pasokan beras dari luar daerah, tetapi juga menegaskan perlunya percepatan program ekstensifikasi dan intensifikasi sebagai jalan keluar.
Pemerintah provinsi menilai optimalisasi lahan menjadi strategi paling realistis untuk mengejar ketertinggalan produksi dalam jangka menengah.
Sepanjang 2025, optimalisasi lahan dilakukan pada hampir 14 ribu hektare. Melalui program ini, pemerintah berupaya mengubah pola tanam petani dari satu kali panen menjadi dua kali panen dalam setahun.
“Optimalisasi lahan itu bagian dari program yang didukung APBN. Target Kaltim tahun lalu mencapai 13.974 hektare,” ujar Fahmi.
Program ini mencakup enam wilayah sentra pertanian, yaitu Samarinda, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, dan Paser.
Di lapangan, pelaksanaannya melibatkan brigade pangan serta dukungan teknis dari berbagai unit pendamping.
Selain mengoptimalkan lahan, pemerintah juga menyalurkan bantuan berupa benih unggul, pestisida, hingga alat dan sarana produksi.
Dukungan ini diharapkan mampu menjaga produktivitas petani di tengah ancaman cuaca ekstrem dan ketidakpastian iklim.
Memasuki 2026, Pemprov Kaltim mengubah fokus dari sekadar meningkatkan luasan lahan menuju penguatan kualitas infrastruktur yang menopang proses produksi.
Jaringan irigasi tersier menjadi perhatian utama karena selama ini menjadi salah satu titik lemah yang membuat petani rentan gagal panen.
Perbaikan jaringan irigasi diharapkan berdampak langsung pada stabilitas air di lahan pertanian sehingga indeks pertanaman dapat meningkat secara konsisten.
“Rata-rata per hektare kami targetkan bisa menghasilkan 4,3 ton gabah. Itu angka yang kami jadikan acuan untuk memperkecil defisit dan memperkuat ketahanan pangan,” kata Fahmi.
Ia menambahkan, pemerintah optimistis bahwa kombinasi antara optimalisasi lahan, perbaikan irigasi, dan bantuan sarpras bisa menekan ketergantungan Kaltim terhadap pasokan pangan luar daerah.
“Kita ingin produksi lokal semakin kuat, sehingga masyarakat punya jaminan ketersediaan beras yang lebih stabil,” tutupnya. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
