Samarinda, Kaltimetam.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai mengarahkan fokus pembangunan ke tepi-tepi sungai. Waterfront kini diposisikan sebagai proyek strategis yang bukan hanya mempercantik kota, tetapi juga mengubah pola pergerakan masyarakat di Samarinda dan Balikpapan.
Gubernur Kaltim, Rudy Masud, menyebut pembangunan waterfront merupakan langkah besar untuk menata ulang kawasan bantaran sungai yang selama ini terabaikan, padahal menjadi jalur alami yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang publik sekaligus konektivitas alternatif.
“Waterfront akan menjadi pintu masuk wajah baru kota-kota di Kaltim,” ujar Rudy, Senin (12/1/2026).
Di Samarinda, pengembangan waterfront dirancang memanjang dari Jembatan Mahkota II menuju kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
Jalur tersebut disiapkan sebagai koridor baru yang dapat menghubungkan wilayah padat penduduk sekaligus menciptakan ruang publik modern di tepian Sungai Mahakam.
Rudy menegaskan, konsep ini tidak sekadar membangun jalan di tepi sungai, tetapi menghidupkan kembali kawasan tepi air sebagai ruang ekonomi baru.
Melalui waterfront, pemerintah ingin membuka ruang UMKM, aktivitas wisata, hingga area publik yang aman dan nyaman untuk masyarakat.
“Mahakam adalah identitas Samarinda. Dengan penataan waterfront, kita ingin mengembalikan sungai sebagai pusat kehidupan kota,” katanya.
Di Balikpapan, rancangan waterfront diarahkan terintegrasi dengan pembangunan Riverside Road dari Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan menuju kawasan monumen depan Kodam VI/Mulawarman.
Jalur ini diproyeksikan menjadi one-way corridor yang menyatukan fungsi rekreasi, transportasi, dan estetika kota.
Kedua proyek waterfront, di Samarinda dan Balikpapan menjadi bagian dari program prioritas 2025–2029 dengan kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp7 triliun.
Dari total itu, porsi Balikpapan disebut paling besar karena kawasan pesisir yang akan ditata lebih luas dan memanjang.
Rudy menyebut pembangunan waterfront sengaja dirancang sebagai persiapan jangka panjang menghadapi pertumbuhan mobilitas ketika Ibu Kota Nusantara mulai beroperasi penuh.
“Kota-kota di Kaltim harus siap dari sisi tampilan, tata ruang, hingga konektivitas. Waterfront adalah fondasi visual dan fungsionalnya,” ucapnya.
Saat ini, Pemprov masih menunggu hasil studi kelayakan sebelum masuk ke tahapan desain final. Rudy memastikan koordinasi juga dilakukan dengan pemerintah kota, meski seluruh area tepi sungai berada di bawah kewenangan provinsi.
“Kita ingin konsep waterfront ini menyatu dengan karakter kota, bukan dipaksakan. Karena itu desainnya akan melibatkan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan,” tegas Rudy. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
