Samarinda, Kaltimetam.id – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, menyatakan keyakinannya bahwa pembangunan di Kaltim akan tetap berjalan optimal, meskipun terdapat prediksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2026.
Menurut Ekti, proyeksi awal yang menyebutkan bahwa APBD Kaltim 2026 akan turun dari Rp20 triliun menjadi Rp18 triliun masih bersifat tentatif. Ia menegaskan, dinamika ekonomi daerah maupun nasional dalam beberapa bulan ke depan sangat mungkin mengubah proyeksi tersebut.
“Kalau saya tidak pernah takut. Itu kan prediksi di bulan Februari kemarin. Nanti di Desember, bisa saja angkanya berubah. Saya yakin seperti itu,” ujar Ekti Imanuel.
Lebih jauh, Ekti menegaskan bahwa Kaltim memiliki potensi ekonomi yang sangat besar yang belum seluruhnya tergarap secara optimal. Ia percaya bahwa sektor-sektor unggulan seperti pertambangan, energi, perkebunan, serta geliat investasi di sekitar proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
“Ini kan masih tahap rencana awal. Kita lihat saja nanti. Potensi ekonomi Kaltim itu besar, peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah masih terbuka lebar,” katanya.
Sebagai langkah antisipatif, Ekti mendorong seluruh pemangku kepentingan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk memperkuat sinergi dan berfokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, memperbesar kontribusi PAD adalah kunci agar Kaltim tidak terlalu bergantung pada transfer pusat, terutama di tengah dinamika fiskal yang tidak menentu.
“Kita harus bersinergi. Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pihak swasta harus duduk bersama. Kita tidak bisa hanya berharap dari dana pusat, PAD harus kita dorong,” jelasnya.
Dalam pandangan Ekti, sektor swasta memiliki peran strategis dalam memperkuat pembangunan daerah. Ia berharap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kaltim aktif berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), penguatan ekonomi masyarakat lokal, serta investasi berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja.
“Kita harus ingat bahwa perusahaan yang beroperasi di Kaltim juga punya tanggung jawab kepada masyarakat. Melalui program-program CSR, penguatan UMKM, dan penyerapan tenaga kerja, mereka bisa menjadi mitra penting pemerintah dalam pembangunan,” tambahnya.
Ekti juga mengingatkan bahwa tantangan penurunan fiskal tidak boleh menghambat pelaksanaan program-program strategis daerah. Menurutnya, program di sektor pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar harus tetap menjadi prioritas utama, karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
“Program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat tidak boleh dikorbankan. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus tetap jalan. Ini amanat kita semua,” tegasnya.
Ia mencontohkan program pendidikan gratis (Gratispol) yang saat ini tengah berjalan di Kaltim. Menurutnya, di tengah situasi fiskal yang penuh tantangan, program seperti ini justru semakin penting untuk menjaga kualitas sumber daya manusia di daerah.
“Saya percaya, jika semua elemen bersinergi dan bekerja sama, pembangunan Kaltim akan tetap berjalan. Kolaborasi adalah kuncinya. Kalau kita semua bergerak bersama pemerintah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat kesejahteraan rakyat Kaltim tetap bisa kita capai,” pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
