Samarinda, Kaltimetam.id – Isu perbaikan jalan di sejumlah wilayah Kalimantan Timur mencuat dalam dialog antara pemerintah daerah dan mahasiswa di halaman Kantor Gubernur, Senin (23/2/2026) lalu.
Dalam forum tersebut, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa persoalan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan lapangan, tetapi juga menyangkut batas kewenangan pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran.
Ia menjelaskan masih terdapat wilayah yang secara administratif berada di luar tanggung jawab pemerintah provinsi, salah satunya ruas jalan di Kutai Barat yang berstatus jalan nasional.
Kondisi ini membuat pemerintah provinsi tidak dapat melakukan intervensi langsung melalui APBD meski kerap menjadi sorotan masyarakat.
“Berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, ada wilayah yang memang bukan kewenangan provinsi, salah satunya Kutai Barat,” ujarnya di hadapan massa aksi.
Menurut Rudy, penggunaan anggaran daerah untuk memperbaiki jalan nasional berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum karena tidak sesuai dengan regulasi pembagian kewenangan.
Ia menilai kehati-hatian tersebut penting agar kebijakan pembangunan tetap berjalan sesuai aturan.
“Kalau kami memasukkan anggaran ke jalan nasional, tentu ada risiko hukum yang harus kami pertimbangkan,” tegasnya.
Di sisi lain, ia menyebut pemerintah provinsi tetap fokus memperkuat pembangunan pada ruas jalan yang menjadi tanggung jawab daerah.
Total panjang jalan provinsi yang dikelola Pemprov Kaltim mencapai sekitar seribu kilometer dan menjadi prioritas dalam peningkatan konektivitas antarwilayah.
Ia mencontohkan pembangunan ruas penghubung Tering menuju Ujoh Bilang sebagai salah satu proyek strategis yang dinilai mampu membuka akses wilayah pedalaman.
Proyek tersebut disebut sebagai bagian dari upaya mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur.
“Dengan keterbatasan anggaran, kami tetap berupaya meningkatkan pembangunan jalan provinsi agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” katanya.
Rudy menambahkan, peningkatan konektivitas juga dilakukan melalui pembangunan jembatan yang menghubungkan wilayah strategis, termasuk peresmian Jembatan Sungai Nibung yang diharapkan memperlancar mobilitas antarwilayah di kawasan utara Kaltim.
Ia menegaskan koordinasi dengan pemerintah pusat akan terus dilakukan untuk mendorong percepatan pembangunan jalan nasional.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar kebutuhan infrastruktur di daerah tetap mendapat perhatian,” pungkasnya. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
