Samarinda, Kaltimetam.id – Di tengah perubahan politik yang tak terhindarkan setiap pergantian kepemimpinan daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya konsistensi program publik yang berdampak langsung pada warga.
Banyak agenda strategis yang dinilai krusial bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, salah satunya akses digital melalui Program GratisPol, kini tengah diperkuat payung hukumnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, sektor digital menjadi pondasi banyak aktivitas sosial, pendidikan, hingga perekonomian. Karena itu, keberlanjutan layanan internet gratis dipandang sebagai kebutuhan dasar baru.
Pemerintah provinsi menyadari bahwa tanpa landasan regulasi yang kuat, program dapat mudah berubah arah ketika terjadi pergantian kepala daerah. Ketergantungan terhadap figur pemimpin dianggap sebagai risiko yang harus dihilangkan.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menekankan bahwa komitmen pemerintah bukan hanya menjalankan program selama masa jabatannya, tetapi memastikan keberlangsungan manfaatnya untuk jangka panjang.
Ia menyebut penguatan regulasi sebagai jalan agar GratisPol menjadi kebijakan yang wajib dilanjutkan siapa pun pemimpin berikutnya.
“Selama masa jabatan saya, kami pastikan anggaran tersedia. Setelah itu, kami kawal keberlanjutan GratisPol melalui Peraturan Daerah yang wajib dijalankan oleh gubernur berikutnya,” tegas Seno Aji, Senin (1/12/2025).
Langkah penguatan aturan ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah.
Dengan adanya payung hukum yang lebih kokoh, pelayanan publik tidak lagi rentan terhadap perubahan arah kebijakan ketika terjadi pergeseran politik.
Pemerintah meyakini pendekatan ini membuat pelayanan dasar menjadi lebih stabil dan dapat direncanakan secara jangka panjang.
Sejalan dengan upaya itu, Pemprov Kaltim juga mempercepat pemerataan pendidikan agar kualitas sumber daya manusia berkembang merata di seluruh kabupaten dan kota.
Pemerintah ingin memastikan tidak ada daerah yang tertinggal dalam pemenuhan fasilitas pendidikan, baik di tingkat dasar, menengah, maupun perguruan tinggi.
“Untuk tingkat SMA, kita pastikan ada sekolah yang mencukupi di setiap desa. Pada tingkat perguruan tinggi, kami dorong agar tiap kabupaten kota memiliki universitas atau sekolah tinggi,” katanya.
Menurut Seno, GratisPol bukan hanya program penyediaan jaringan internet, melainkan bagian dari strategi pembangunan jangka panjang yang menempatkan akses digital sebagai fondasi peningkatan kualitas manusia.
Keterhubungan internet, ditambah pemerataan fasilitas pendidikan, dianggap sebagai modal penting bagi Kaltim untuk menghadapi tantangan masa depan.
Dengan pendekatan tersebut, ia berharap kesinambungan kebijakan digital dan pendidikan dapat membawa percepatan kemajuan daerah, sekaligus membantu mewujudkan pemerataan kesempatan bagi seluruh masyarakat.
“Untuk tingkat SMA, kita pastikan ada sekolah yang mencukupi di setiap desa. Pada tingkat perguruan tinggi, kami dorong agar tiap kabupaten kota memiliki universitas atau sekolah tinggi,” pungkasnya. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
