Respons Keluhan Warga, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Periksa Kualitas BBM di SPBU Samarinda

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud lakukan sidak di beberapa SPBU yang ada di Kota Samarinda. (Foto: Siko/Kaltimetam.id)

Samarinda, Kaltimetam.id – Merespons keluhan masyarakat terkait dugaan kerusakan mesin kendaraan setelah mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Samarinda, Sabtu (05/04/2025).

Dua SPBU yang menjadi sasaran sidak berlokasi di Kecamatan Sungai Kunjang, masing-masing di kawasan Karang Asam dan Jalan PM Noor.

Kegiatan sidak ini didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, beserta jajaran teknis terkait.

Langkah ini diambil Rudy sebagai bentuk respons cepat pemerintah terhadap meningkatnya kekhawatiran masyarakat terkait kualitas BBM di sejumlah SPBU di Samarinda, menyusul laporan kerusakan mesin kendaraan secara tiba-tiba usai pengisian bahan bakar.

“Kami mendengar dan menindaklanjuti langsung keluhan warga. Hari ini kami lakukan pengecekan langsung untuk memastikan bahwa distribusi dan kualitas BBM di SPBU-SPBU berjalan sesuai standar,” ujarnya.

Dalam sidak tersebut, Rudy beserta tim teknis melakukan pengecekan menyeluruh terhadap tangki timbun, yaitu tangki bawah tanah tempat penyimpanan utama BBM sebelum disalurkan ke dispenser pompa. Pemeriksaan dilakukan untuk mendeteksi potensi kontaminasi dari zat asing seperti air atau endapan partikel yang dapat merusak mesin kendaraan.

“Kami pastikan bahwa tangki timbun dalam kondisi clear and clean. Tidak ada indikasi campuran air atau benda lain yang mencemari BBM. Kami juga melakukan pengujian menggunakan alat glasluga untuk memastikan keaslian dan kejernihan bahan bakar,” katanya.

Glasluga merupakan alat khusus yang digunakan untuk mendeteksi perubahan warna dan kejernihan BBM, serta kemungkinan adanya kandungan air yang tidak seharusnya terdapat di dalam produk Pertamax.

Hasil pemeriksaan di dua lokasi SPBU menunjukkan bahwa bahan bakar Pertamax dan Pertalite masih memenuhi standar yang ditetapkan oleh Pertamina maupun regulasi pemerintah pusat.

Meski hasil sidak tidak menemukan adanya pelanggaran atau penurunan kualitas BBM, Rudy tidak menutup kemungkinan bahwa keluhan masyarakat bisa jadi valid, namun berasal dari faktor lain yang mempengaruhi performa kendaraan.

“Kami belum menerima data pasti soal jumlah kendaraan yang mengalami kerusakan akibat BBM. Namun kami terbuka, jika masyarakat merasa dirugikan, silakan lapor secara resmi agar bisa kami telusuri lebih jauh,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa perawatan kendaraan yang kurang optimal, seperti penggantian filter bahan bakar yang terlambat atau kendaraan yang terendam banjir, dapat menjadi penyebab utama kerusakan mesin.

“Filter bahan bakar punya usia pakai. Kalau tidak rutin diganti, bisa jadi penyebab masalah. Termasuk air yang masuk ke tangki saat banjir. Ini harus dipahami juga,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Rudy menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak akan tinggal diam jika ditemukan pelanggaran atau kelalaian dalam proses distribusi energi di wilayahnya. Menurutnya, keamanan dan kualitas BBM adalah bagian dari pelayanan publik yang tidak bisa dikompromikan.

“Kalau ke depan ada SPBU yang terbukti menjual BBM tidak sesuai standar, kami tidak akan segan memberikan sanksi. Ini soal keselamatan masyarakat dan tanggung jawab moral pemerintah,” ucapnya.

Sidak ini, lanjutnya, bukanlah yang terakhir. Pemprov Kaltim telah menyusun rencana pengawasan berkelanjutan terhadap SPBU yang tersebar di seluruh wilayah, guna memastikan tidak ada penyimpangan di lapangan.

“Ini langkah awal. Ke depan kami akan lakukan pengecekan secara acak, mendadak, dan merata di SPBU lain. Jangan sampai ada praktik yang merugikan masyarakat,” ungkapnya.

Terakhir, Rudy juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi antara penyedia layanan BBM, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ia mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi menjaga integritas sistem distribusi energi di Kaltim.

“Kami harap masyarakat tidak hanya mengeluh di media sosial. Sampaikan laporan secara resmi, agar bisa kami tindaklanjuti. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,” pungkasnya. (SIK)

Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id