Samarinda, Kaltimetam.id – Gelombang aspirasi ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) berujung dialog terbuka dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di pelataran Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Senin (23/2/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum pertama kalinya Gubernur Kaltim menemui langsung massa aksi dalam suasana terbuka di lokasi demonstrasi.
Sejak sore, mahasiswa memadati kawasan kantor gubernur di Samarinda sambil membawa spanduk serta membacakan pakta integritas berisi tujuh tuntutan.
Isu yang diangkat meliputi evaluasi program pendidikan, transparansi anggaran, persoalan lingkungan, hingga perlindungan masyarakat adat dan buruh.
Koordinator lapangan GERAM, Angga, menjelaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kegelisahan mahasiswa terhadap implementasi kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya merata, khususnya pada sektor pendidikan.
Ia menyoroti masih adanya mahasiswa yang belum terakomodasi dalam program bantuan meskipun telah mendaftar.
“Di lapangan masih ada mahasiswa yang seharusnya menerima bantuan, tetapi belum masuk dalam data penerima. Ini yang kami minta untuk dievaluasi,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan pendataan tersebut terlihat di sejumlah kampus, termasuk di Universitas Mulawarman.
Ia juga membandingkan dengan kondisi di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda yang memiliki skema biaya berbeda sehingga memunculkan pertanyaan mengenai keadilan distribusi program.
Situasi sempat memanas ketika massa mencoba mendekat ke pintu utama, namun aparat dan perwakilan mahasiswa berhasil meredakan ketegangan melalui negosiasi.
Suasana kemudian berubah lebih kondusif saat Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, turun langsung dan duduk di tengah mahasiswa untuk berdialog.
Dalam pertemuan tersebut, Rudy menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik serta menjadikan seluruh tuntutan sebagai bahan evaluasi kebijakan daerah.
“Kami hadir di sini untuk mendengar langsung. Aspirasi ini akan kami pelajari dan tindak lanjuti sesuai mekanisme yang ada,” kata Rudy.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga ruang dialog sebagai bagian dari proses demokrasi, sekaligus memastikan kebijakan pemerintah tetap berjalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Mahasiswa adalah mitra kritis pemerintah. Kritik itu penting agar kebijakan yang dibuat benar-benar tepat sasaran,” tambahnya.
Dialog berlangsung sekitar satu jam dan ditutup dengan penyerahan dokumen tuntutan mahasiswa kepada pemerintah provinsi.
Kedua pihak sepakat menjaga komunikasi lanjutan guna memastikan aspirasi tersebut mendapat tindak lanjut yang jelas. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
