Samarinda, Kaltimetam.id – Aksi evaluasi satu tahun kinerja Gubernur Kalimantan Timur yang digelar Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (23/2/2026), berlangsung dinamis meski sempat terjadi kericuhan.
Untuk pertama kalinya sejak menjabat, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud turun langsung menemui massa aksi dan berdialog terbuka dengan mahasiswa, termasuk menerima tantangan debat terbuka dari BEM FISIP Universitas Mulawarman.
Suasana sempat memanas ketika mahasiswa menyoroti realisasi program Gratispol, khususnya terkait biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dinilai belum sepenuhnya gratis seperti janji kampanye.
Menanggapi hal tersebut, Rudy menjelaskan adanya keterbatasan regulasi yang membuat program tidak bisa menanggung seluruh biaya pendidikan tanpa batas.
Ia mengatakan, saat masa kampanye konsep pendidikan gratis memang dirancang menyeluruh, namun setelah menjabat dan melakukan penyesuaian kebijakan, pemerintah menemukan adanya aturan dari Kementerian Dalam Negeri yang membatasi skema pembiayaan.
“Tadi bicara tentang angkanya, kenapa kok tidak gratis? Waktu kami kampanye gratis semuanya. Tetapi setelah terpilih, di Kemendagri ada aturan yang tidak membolehkan semuanya,” ujarnya di hadapan mahasiswa.
Rudy memaparkan bahwa hasil evaluasi menunjukkan besaran UKT di tiap program studi sangat beragam, sehingga tidak memungkinkan disamaratakan.
Karena itu pemerintah menetapkan batas bantuan agar tetap adil dan realistis secara anggaran.
“UKT itu ada yang 1,5 juta, ada 3 juta, tapi kedokteran bisa sampai 25 juta. Tidak mungkin disamakan, maka dibatasi,” jelasnya.
Ia menegaskan, program studi dengan UKT di bawah Rp5 juta seperti ekonomi dan ilmu sosial politik tetap ditanggung penuh melalui program Gratispol.
Sementara untuk program dengan biaya lebih tinggi, bantuan diberikan sebagian dengan plafon tertentu.
“Yang di bawah 5 juta tercover 100 persen. Untuk teknik sekitar 7 juta, dan kedokteran maksimal 15 juta dari total sekitar 25 juta,” katanya.
Menurut Rudy, kebijakan tersebut juga mempertimbangkan kebutuhan tenaga kesehatan di Kalimantan Timur yang masih kekurangan dalam jumlah besar.
Pemerintah, kata dia, tetap berkomitmen mendukung mahasiswa kedokteran, meski tidak bisa membiayai seluruhnya karena keterbatasan aturan dan kemampuan fiskal.
“Kita masih kekurangan ribuan tenaga kesehatan, jadi pendidikan dokter tetap kita dukung, tapi tidak bisa semuanya ditanggung,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah tidak mewajibkan mahasiswa mengikuti program tersebut, melainkan memberikan opsi bantuan yang bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan.
“Saya tidak bisa memaksakan adik-adik ikut program Gratispol. Kalau mau ikut, silakan. Yang jelas platform bantuan sampai 5 juta sudah disiapkan di kampus negeri maupun swasta,” demikian Rudy Mas’ud. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
