Samarinda, Kaltimetam.id – Upaya penanganan banjir di Samarinda kembali menjadi topik hangat di Kalimantan Timur (Kaltim). Kota berjuluk “Kota Tepian” itu dalam beberapa tahun terakhir hampir tak pernah luput dari genangan ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Masalah ini bahkan telah menjadi isu strategis daerah yang menuntut langkah penanganan cepat dan terintegrasi.
Namun, di lapangan, perbedaan fokus penanganan muncul antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kota Samarinda. Hal tersebut terlihat dari pernyataan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wali Kota Samarinda Andi Harun dalam beberapa kesempatan terakhir.
Gubernur Rudy Mas’ud mendorong pengerukan besar-besaran di Sungai Mahakam. Ia menyebut sedimentasi yang terjadi selama lebih dari 20 tahun terakhir telah mengancam kapasitas sungai dalam menampung debit air baik saat musim hujan maupun ketika kiriman air dari daerah hulu meningkat.
Gubernur menilai langkah itu bisa memberikan manfaat ganda menekan risiko banjir dan meningkatkan kelancaran transportasi sungai, yang merupakan jalur vital untuk ekonomi Kaltim.
Di sisi lain, Wali Kota Samarinda Andi Harun menilai program pengerukan Mahakam memang penting, namun bukan sebagai jalan utama untuk menekan banjir perkotaan. Menurutnya, Sungai Karang Mumus (SKM) memiliki peran lebih besar dalam memperparah genangan di berbagai kawasan permukiman di Samarinda.
Pemkot Samarinda saat ini menitikberatkan penanganan di titik-titik rawan genangan, termasuk normalisasi SKM, optimalisasi drainase, hingga penertiban bangunan di sempadan sungai yang menghambat aliran air.
Andi juga menyebut pemerintah telah membangun rumah pompa pada sejumlah lokasi kritis, meskipun efektivitasnya terkadang terganjal ketika elevasi Mahakam lebih tinggi dari saluran pembuangan.
Menanggapi dua pandangan yang berbeda antara Gubernur Kaltim dengan Wali Kota Samarinda, Pengamat Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Mulawarman, Warsilan, memberikan perspektif lebih teknis dalam polemik ini. Menurutnya, persoalan banjir di Samarinda merupakan konsekuensi dari perubahan tata guna lahan yang masif di hulu DAS Karang Mumus yang kini semakin padat dan minim ruang resapan.
“Jika air dari hulu mengalir secara cepat ke pusat kota tanpa ada yang menahan, banjir pasti tak terhindarkan,” ujarnya.
Warsilan menegaskan bahwa penanganan banjir harus terpadu, tidak parsial, dan dilakukan pada seluruh kawasan yang terhubung dengan sistem aliran sungai.
“Pembangunan embung wadah tampungan air sementara disebut menjadi solusi jangka panjang yang wajib dikedepankan,” ucapnya.
Selain itu, ia mengingatkan fenomena pasang Sungai Mahakam yang kerap bersamaan dengan hujan deras di kota. Ketika hal itu terjadi, banjir bisa bertahan cukup lama meskipun hujan telah berhenti.
“Pompa air dan saluran drainase tidak bisa bekerja optimal jika permukaan air Mahakam lebih tinggi dari badan drainase kota,” tambahnya.
Samarinda merupakan salah satu dari 10 kota paling rawan banjir di Indonesia, berdasarkan kajian BNPB pada 2024. Dengan jumlah penduduk lebih dari 900 ribu jiwa dan topografi yang relatif datar, ancaman banjir menjadi risiko permanen yang harus dihadapi setiap tahunnya.
Situasi ini, kata Warsilan, bukan hanya menuntut upaya fisik, tetapi juga konsistensi kebijakan lintas pemerintahan.
“Dokumen tata ruang perlu dievaluasi, pengawasan pembangunan harus diperketat. Ini bukan sekadar urusan menggali sungai,” tegasnya.
Ia menambahkan, penyelesaian banjir Samarinda tidak bisa mengandalkan perubahan instan. Pemerintah hanya bisa berupaya mempercepat surutnya air saat genangan terjadi, sambil merumuskan langkah strategis jangka panjang.
Dalam konteks ini, Warsilan mengingatkan pentingnya menyatukan visi antara pemerintah provinsi dan kota agar program yang dijalankan tidak tumpang tindih dan saling melemahkan.
“Kolaborasi menjadi kunci. Jangan sampai ada yang bicara Mahakam sementara yang lain fokus ke SKM tanpa ada peta jalan yang sama,” pungkasnya. (SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
