Samarinda, Kaltimetam.id – Penyaluran bantuan sosial di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan publik. Di tengah upaya pemerintah membantu masyarakat terdampak bencana atau kondisi darurat, muncul persoalan ketimpangan distribusi yang memicu kecemburuan sosial dan konflik internal di tengah masyarakat.
Sejumlah warga mengeluhkan bahwa bantuan yang disalurkan, baik berupa makanan siap saji, bahan pokok seperti telur dan susu, maupun bantuan logistik lainnya, tidak selalu diterima secara merata. Ketidaksamaan pendistribusian ini menimbulkan gesekan antarwarga, terutama di tingkat RT, karena ada sebagian keluarga yang menerima bantuan dan sebagian lainnya tidak.
Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Adnan Faridhan, menyatakan bahwa pola distribusi langsung ke rumah-rumah warga berisiko menimbulkan ketegangan sosial, apalagi jika tidak didukung oleh data yang valid dan koordinasi yang kuat.
“Memang ada bantuan yang diberikan pemerintah, ada yang langsung ke masyarakat lewat RT, ada juga yang dikelola lewat dapur umum. Tapi faktanya, banyak yang tidak kebagian. Akibatnya timbul iri-irian antarwarga, bahkan konflik kecil yang berawal dari kekecewaan,” ungkapnya.
Ia menilai bahwa seharusnya pemerintah kota melalui perangkat teknis seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Dinas Sosial dapat mengatur pola penyaluran bantuan secara lebih sistematis dan terpusat. Salah satu cara yang menurutnya efektif adalah dengan menghidupkan kembali konsep dapur umum di lokasi-lokasi terdampak.
“Kalau melalui RT, bantuan seperti telur, susu, dan sembako dibagikan langsung ke rumah tangga, sementara jumlah bantuannya terbatas, itu justru menimbulkan persoalan baru. Solusinya, alangkah baiknya jika dibuat dapur umum. Jadi semua bahan dikumpulkan, dikelola, lalu dibagikan secara merata dalam bentuk makanan siap saji atau distribusi yang lebih terkontrol,” paparnya.
Adnan menambahkan bahwa RT bisa berperan sebagai pendata dan pelapor warga terdampak, tapi pendistribusian sebaiknya dipusatkan agar tidak terjadi tumpang tindih. Dengan konsep dapur umum, menurutnya, bukan hanya keadilan yang bisa tercapai, tetapi juga efisiensi dalam proses pengelolaan bantuan.
“RT itu bisa bantu mendata siapa yang benar-benar terdampak. Tapi soal teknis dan pelaksanaannya, biar Dinas Sosial yang mengatur. Kita di DPRD siap mendorong agar ke depan kebijakan ini bisa jadi standar penanganan,” katanya.
Ia menilai, selama ini banyak bantuan dari donatur maupun pemerintah yang akhirnya tidak sampai tepat sasaran karena kurangnya koordinasi antarinstansi dan lemahnya pendataan di lapangan. Oleh sebab itu, ia juga mengajak seluruh pihak, mulai dari kelurahan hingga RT, agar lebih aktif dalam menyampaikan kondisi nyata di masyarakat.
DPRD Kota Samarinda, lanjut Adnan, akan mendorong Pemkot agar menyiapkan mekanisme standar dalam situasi darurat, termasuk memperkuat koordinasi lintas sektor serta memperhatikan aspek sosial dalam setiap kebijakan penanganan bencana.
“Kita tidak ingin bantuan yang tujuannya mulia malah jadi sumber perpecahan. Maka distribusinya harus transparan, tepat sasaran, dan terpusat. Dapur umum bisa menjadi salah satu jawaban atas permasalahan ini,” pungkasnya. (Adv/DPRDSamarinda/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
