Samarinda, Kaltimetam.id – Ketika pendidikan menjadi jalan keluar dari kemiskinan, maka menjaganya tetap bersih adalah sebuah keharusan. Hal itulah yang ditekankan oleh Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, dalam kunjungannya ke Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 58 yang berlokasi di SMAN 16 Samarinda, Rabu (8/10/2025).
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat bersama para pemangku kepentingan, Gus Ipul menyampaikan pesan tegas bahwa Sekolah Rakyat bukan tempat untuk kepentingan pribadi atau permainan kuasa. Ia meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memberikan perhatian dan pengawasan ekstra terhadap implementasi program ini.
“Saya titip kepada Pak Wagub untuk bisa diawasi bagaimana kinerja kepala sekolah, guru, bagaimana tenaga kependidikan bekerja dengan baik,” ujar Gus Ipul dalam arahannya kepada Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, yang turut hadir dalam kunjungan tersebut.
Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari inisiatif nasional Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Namun, menurut Gus Ipul, keberhasilan program ini tidak bisa dilepaskan dari komitmen terhadap transparansi dan integritas semua pihak.
Sejak tahap awal, seperti proses penerimaan peserta didik, harus dipastikan bahwa jalurnya bersih dan bebas dari praktik-praktik tak sehat yang berpotensi mencederai tujuan utama program.
“Tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada kong kali kong, tidak boleh ada bayar membayar,” tegasnya.
Sekolah Rakyat, lanjutnya, dirancang sebagai ruang aman dan adil bagi mereka yang selama ini sulit mendapatkan akses pendidikan karena kondisi ekonomi.
Karena itu, setiap kursi yang tersedia di kelas adalah hak bagi anak yang benar-benar membutuhkan, bukan hasil dari “jalan belakang”.
Dalam tinjauannya, Gus Ipul menilai seleksi di SRT 58 SMAN 16 Samarinda sudah berjalan sebagaimana mestinya.
Ia mengapresiasi sistem verifikasi dan kerja sama lintas pihak yang terlibat dalam proses tersebut.
“Para siswa yang terpilih menjadi siswa di sekolah rakyat ini betul-betul berasal dari masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu,” katanya.
Namun, menjaga kualitas bukan hanya soal seleksi. Gus Ipul menekankan perlunya kehadiran kader-kader sosial yang memiliki tanggung jawab moral dalam menjalankan program ini. Mulai dari pendamping sosial, pekerja lapangan, hingga tokoh masyarakat, semua harus terlibat dalam mengawal jalannya program agar tetap sesuai jalur.
“Nah, ini hal yang perlu digarisbawahi, itu saja sebenarnya intinya,” tutupnya. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
