Samarinda, Kaltimetam.id – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur (Kaltim) kian menemukan arah pasti. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memastikan bahwa satu lokasi utama sudah diusulkan secara resmi ke pemerintah pusat, yakni di kawasan Bukit Biru, Kutai Kartanegara, sementara Muara Jawa kini juga masuk dalam daftar potensi tambahan setelah adanya rencana hibah lahan dari masyarakat setempat.
Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menjelaskan bahwa klarifikasi ini penting mengingat sebelumnya sempat muncul penyebutan lokasi Samboja dalam pernyataan Wakil Gubernur. Menurutnya, penyebutan itu bukan berarti perubahan rencana, melainkan hanya penyesuaian informasi.
“Waktu itu sempat disebut Samboja, tapi yang dimaksud sebenarnya adalah Muara Jawa. Ada rencana hibah dari masyarakat untuk lahan sosial. Jika nanti dinilai layak dan lebih siap dari Bukit Biru, tentu bisa dijadikan lokasi alternatif Sekolah Rakyat,” terangnya.
Pemprov Kaltim dalam waktu dekat akan meninjau langsung lokasi hibah di Muara Jawa untuk memastikan luas lahan, kondisi geografis, serta kelayakan teknis. Pemerintah ingin memastikan bahwa lokasi yang akan diajukan benar-benar siap bangun sesuai arahan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Sementara itu, lahan di Bukit Biru telah melalui proses administratif karena merupakan aset resmi milik Pemerintah Provinsi Kaltim, sehingga menjadi lokasi prioritas yang kini telah diusulkan secara resmi ke kementerian.
Selain dua wilayah tersebut, Andi menyebutkan bahwa terdapat lima kabupaten/kota lain di Kaltim yang sudah mengajukan kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat. Di antaranya adalah Samarinda (Palaran), Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara (PPU), Berau, dan Bontang.
“Untuk Samarinda, lahan di Palaran sudah siap, tinggal menunggu pembangunan dan DED dari Kementerian PUPR. Sedangkan daerah lain masih menyesuaikan dengan ketersediaan lahan dan kesiapan administrasi,” ujarnya.
Salah satu tantangan terbesar dalam proyek ini adalah penyediaan lahan yang memenuhi standar pemerintah pusat. Berdasarkan ketentuan, lahan minimal harus 7–8 hektare dalam kondisi siap bangun, dengan kemiringan di bawah 10 derajat. Di Kalimantan Timur, tantangan ini menjadi signifikan karena banyak wilayah memiliki kontur berbukit dan lembah curam.
“Mencari lahan seluas itu di perkotaan hampir tidak mungkin. Kalau pun ada, biayanya akan besar untuk penataan dan turap. Karena itu, lahan hibah dari masyarakat yang datar dan bersertifikat menjadi peluang besar,” ungkapnya.
Sekolah Rakyat dirancang dengan konsep pendidikan berasrama yang menekankan pada pembentukan karakter, keterampilan hidup, dan kemandirian sosial. Bangunan utamanya berbentuk persegi dengan lapangan luas, ruang kelas multifungsi, dan area pelatihan vokasional.
Andi menyebut, tahap awal pembangunan mungkin masih memanfaatkan bangunan sekolah yang sudah ada sebagai lokasi sementara, seperti SDN 16 atau fasilitas pemerintah daerah yang memenuhi syarat dasar. Namun, target utama tetap pada pembangunan baru di lahan yang benar-benar luas dan layak.
“Kita memang membuka opsi sementara dengan memanfaatkan bangunan eksisting, tapi tujuan akhirnya adalah membangun dari nol di lokasi yang siap sepenuhnya. Sekolah Rakyat bukan hanya tempat belajar, tapi tempat mencetak generasi yang kuat dan mandiri,” ujarnya.
Selain tantangan teknis, Pemprov Kaltim juga memperhatikan aspek sosial dan psikologis dalam penerapan model sekolah berasrama ini. Sekolah Rakyat mewajibkan siswa terutama jenjang SD untuk tinggal di asrama dan berpisah dari orang tua. Kondisi ini memerlukan pendekatan yang matang agar anak dan keluarga tidak mengalami kejutan adaptasi.
Andi mengungkapkan, saat ini masih ada sekitar 4 juta anak usia sekolah di Indonesia yang belum mengenyam pendidikan formal. Program Sekolah Rakyat menjadi bagian dari solusi nasional untuk menekan angka tersebut, terutama di wilayah terpencil dan keluarga prasejahtera.
“Kalau kabupaten/kota belum memiliki sekolah seperti ini, provinsi akan menampung siswa dari wilayah mereka. Tapi idealnya setiap daerah punya satu sekolah sendiri, agar bisa menjangkau warganya tanpa harus jauh dari keluarga,” jelasnya.
Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah kini tengah memfinalisasi peta lokasi Sekolah Rakyat di berbagai provinsi. Kalimantan Timur termasuk dalam wilayah prioritas karena dinilai memiliki potensi sumber daya manusia yang besar sekaligus kebutuhan pemerataan akses pendidikan yang mendesak.
Andi berharap, seluruh pemangku kepentingan daerah, mulai dari pemerintah kabupaten/kota hingga masyarakat, dapat berperan aktif dalam penyediaan lahan dan dukungan sosial. Dengan kolaborasi yang kuat, Kaltim diyakini bisa menjadi provinsi percontohan Sekolah Rakyat di Indonesia Timur.
“Kami terus dorong agar setiap daerah menyiapkan lahan dan memanfaatkan kesempatan ini. Sekolah Rakyat bukan hanya proyek fisik, tapi gerakan sosial untuk memastikan tak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal dari pendidikan,” pungkasnya. (SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id