Samarinda, Kaltimetam.id – Pembahasan lahan di DPRD Kaltim bukan satu-satunya isu yang mengalami kebuntuan. Rapat gabungan antara Komisi I dan Komisi III juga diwarnai kekhawatiran terkait kondisi fiskal daerah. Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat diprediksi mengubah skala prioritas pembangunan yang telah disusun.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menegaskan bahwa meski pembangunan harus tetap berjalan, penentuan prioritas akan sangat bergantung pada kemampuan anggaran yang tersedia.
“Usulan banyak, tapi kita ini uangnya belum tahu,” ujarnya.
Menurutnya, berbagai program yang diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun anggota legislatif harus melalui penyaringan ketat. Keterbatasan fiskal membuat tidak semua rencana pembangunan dapat dieksekusi.
Pemotongan TKD memperburuk situasi karena membuat pemerintah provinsi harus melakukan peninjauan ulang terhadap beberapa proyek strategis. Sementara itu, persoalan lahan yang belum terselesaikan menambah hambatan baru dalam menentukan infrastruktur mana yang bisa dilanjutkan.
Abdulloh menekankan bahwa keberlanjutan sektor infrastruktur tetap menjadi prioritas, namun skala dan waktunya kini harus realistis.
“Pembangunan tetap berjalan, tapi arah prioritas harus menyesuaikan kondisi anggaran,” jelasnya.
Di tengah tekanan fiskal dan kebuntuan pembahasan lahan, DPRD menilai koordinasi lintas komisi dan eksekutif menjadi kunci agar pembangunan Kaltim tidak berjalan tanpa arah. Keputusan-keputusan strategis, katanya, hanya dapat dilakukan jika kepastian lahan dan kepastian anggaran sudah berada pada titik terang. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
