Samarinda, Kaltimetam.id – Arah kebijakan penanganan permukiman kumuh di Samarinda mulai bergeser. Pemerintah kota tak lagi ingin terjebak pada pola lama yang hanya membangun rumah secara terpencar tanpa menyentuh persoalan lingkungan di sekitarnya.
Selama bertahun-tahun, program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) memang berhasil menghadirkan rumah baru bagi warga, tetapi tidak mampu mengubah status kumuh kawasan tempat rumah itu berdiri.
Perubahan pendekatan ini lahir dari evaluasi panjang. Pemerintah menilai, memperbaiki satu-dua rumah di tengah lingkungan yang masih memiliki persoalan drainase, sanitasi, hingga penataan sampah, tak cukup membuat kawasan bertransformasi menjadi lebih sehat.
Karena itulah kini Pemkot Samarinda menyiapkan model penanganan baru: bukan lagi unit rumah sebagai fokus, tetapi keseluruhan kawasan sebagai satu kesatuan pembangunan.
Kabid Kawasan Permukiman Disperkim Samarinda, Ronny Surya, mengatakan penanganan permukiman kumuh seharusnya sejalan dengan tujuh indikator yang ditetapkan Kementerian PUPR.
Artinya, pembangunan tak bisa berhenti pada perbaikan fisik bangunan, tetapi harus mencakup infrastruktur pendukung yang membuat lingkungan benar-benar layak huni.
“Tanpa itu, meski rumah layak huni dibangun, lingkungan tetap belum dapat disebut sehat,” ujar Ronny, Senin (24/11/2025).
Contoh yang selama ini terjadi cukup jelas. Pembangunan RTLH kerap menghasilkan satu rumah baru berdiri rapi, tetapi kawasan sekelilingnya masih berkutat pada masalah klasik yang tak terselesaikan.
“Lingkungannya tetap sama. Drainasenya buntu, persampahannya belum tertata, air limbah masih ke mana-mana, dan rawan kebakaran,” ujarnya.
Situasi seperti itu membuat angka kekumuhan tidak turun signifikan meskipun pemerintah mengeluarkan anggaran untuk membangun rumah baru setiap tahun.
Karena itu Disperkim kini menyiapkan pendekatan berbasis kawasan. Bila terdapat 30 hingga 50 rumah bermasalah, seluruh wilayah tersebut akan diperlakukan sebagai satu paket besar perbaikan, mulai dari perbaikan jalan lingkungan, penataan drainase, penyediaan hydrant, sampai peningkatan sanitasi.
Konsep ini juga diharapkan dapat menciptakan contoh nyata bagi masyarakat. Selama ini, pembangunan RTLH terpencar membuat hasilnya tak mudah terlihat dan warga sulit membayangkan bentuk kawasan yang tertata dengan baik.
“Programnya jalan, tapi masyarakat tidak bisa melihat contoh kawasan yang tertata. Ke depan kami ingin ada lokasi yang bisa dikunjungi masyarakat untuk melihat seperti apa kawasan yang sehat itu,” jelas Ronny.
Pendekatan baru ini sejalan dengan visi Wali Kota Samarinda Andi Harun yang menempatkan infrastruktur berkualitas serta lingkungan layak huni sebagai prioritas pembangunan.
Ronny menargetkan pada 2026 sudah ada minimal satu kawasan yang benar-benar bisa dijadikan role model penataan permukiman sehat dan terpadu.
“Ke depan kami ingin ada lokasi yang bisa dikunjungi masyarakat untuk melihat seperti apa kawasan yang sehat itu,” pungkasnya. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
