Samarinda, Kaltimetam.id – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyuarakan keprihatinan atas belum meratanya fasilitas ruang terbuka hijau (RTH) yang ramah bagi anak-anak penyandang disabilitas di Kota Tepian. Menurutnya, kurangnya perhatian terhadap kelompok berkebutuhan khusus menjadi tantangan besar dalam mewujudkan Samarinda sebagai Kota Layak Anak (KLA).
Novan menilai, keberadaan taman kota semestinya menjadi ruang publik yang inklusif, bisa diakses dan dinikmati oleh semua kalangan, termasuk anak-anak disabilitas. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak taman yang belum dilengkapi sarana dan prasarana pendukung bagi mereka yang memiliki keterbatasan.
“Yang menjadi perhatian adalah masih banyak taman yang belum menyediakan layanan dan fasilitas bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Ini seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah kota, terlebih jika kita berbicara soal predikat Kota Layak Anak,” ujar Novan.
Lebih lanjut, politisi Partai Golkar itu mengingatkan bahwa dalam lima klaster penilaian Kota Layak Anak, aspek pemenuhan hak anak penyandang disabilitas menjadi salah satu indikator penting. Jika fasilitas publik belum mendukung aksesibilitas dan kenyamanan bagi anak disabilitas, maka hal itu bisa menjadi penghambat dalam proses penilaian oleh pemerintah pusat.
“Pemerintah jangan hanya fokus pada pembangunan yang sifatnya fisik dan visual, tetapi lupa bahwa esensi dari kota ramah anak adalah kota yang bisa diakses dan digunakan oleh semua anak, termasuk mereka yang membutuhkan perlakuan dan perhatian khusus,” tegasnya.
Menurut Novan, evaluasi terhadap kondisi taman kota perlu segera dilakukan. Pemerintah harus melakukan pemetaan secara menyeluruh untuk mengetahui taman mana saja yang belum memenuhi standar inklusivitas, dan menjadikannya prioritas pembangunan atau rehabilitasi ke depan.
Ia mencontohkan beberapa aspek sederhana namun penting yang kerap luput dari perhatian, seperti jalur landai bagi kursi roda, alat permainan yang aman untuk anak dengan gangguan motorik, toilet khusus, serta papan petunjuk yang mudah dibaca, termasuk dalam huruf braille.
“Ini bukan hal baru. Sudah banyak kota lain yang memulai pembangunan taman inklusif. Samarinda tidak boleh tertinggal. Ini soal keberpihakan pada kelompok rentan yang selama ini suaranya kurang terdengar,” katanya.
Lebih dari sekadar fasilitas fisik, Novan juga menyoroti pentingnya pelibatan komunitas disabilitas dan organisasi masyarakat sipil dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan taman kota. Ia mengatakan, pendekatan partisipatif akan membuat kebijakan menjadi lebih tepat guna dan tidak sekadar simbolis.
“Pemkot seharusnya menggandeng lembaga yang memang berfokus pada isu anak dan disabilitas. Jangan hanya membangun berdasarkan asumsi dari atas. Libatkan mereka yang tahu kebutuhan nyata di lapangan,” tambahnya.
Komisi IV DPRD Samarinda, lanjut Novan, siap mendukung upaya pembenahan tersebut melalui fungsi penganggaran dan pengawasan. Ia memastikan bahwa DPRD akan mendorong adanya alokasi anggaran khusus dalam APBD untuk pembangunan fasilitas publik yang inklusif dan berkeadilan.
“Kami akan pastikan bahwa dalam pembahasan anggaran mendatang, pembangunan taman ramah disabilitas akan masuk dalam prioritas. Ini bukan sekadar program, tetapi amanat konstitusi tentang perlindungan anak dan nondiskriminasi,” tambahnya.
Dari sisi masyarakat, Novan juga mengimbau agar semua pihak turut menjaga dan mendukung pemanfaatan taman kota sebagai ruang sosial bersama. Ia berharap ke depan akan muncul kesadaran kolektif bahwa inklusivitas adalah kunci kota yang beradab.
“Ruang publik harus jadi tempat yang menyatukan, bukan memisahkan. Jika taman hanya bisa digunakan oleh sebagian anak, maka itu bukan taman milik semua. Kota Layak Anak bukan hanya slogan, tapi komitmen yang harus terwujud dalam kebijakan nyata,” tutupnya. (Adv/DPRDSamarinda/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
