SENDAWAR, Kaltimetam.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menghibahkan anggaran senilai Rp 48 miliar untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang.
Hal itu dilakukan demi menyukseskan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024,dengan mendukung penuh mulai dari sisi perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kubar, Suwito mengatakan salah satu dukungan nyata yang diberikan pemerintah daerah yakni menghibahkan anggaran untuk penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kubar.
“Total semuanya lebih dari Rp 48 miliar, itu untuk KPU dan Bawaslu Kutai Barat. Untuk KPU itu jumlahnya Rp 22 miliar lebih. Kemudian Bawaslu juga lebih dari Rp 19 miliar,” kata Suwito, Senin (7/10/2024).
Suwito merinci juga ada anggaran untuk pengendalian keamanan Pilkada melalui Polres Kutai Barat sebesar Rp 4 miliar dan Kodim sebesar Rp 3 miliar. Untuk KPU dan Bawaslu, anggaran tersebut dicairkan dalam dua tahap, pada tahun 2023 sudah dicairkan lebih dari 30 persen lalu sisanya di tahun 2024. Sedangkan, anggaran TNI dan Polri seluruhnya sudah dicairkan pada tahun ini.
Selain dukungan anggaran, pemerintah melalui Kesbangpol juga turut mendukung upaya peningkatan partisipasi pemilih, melalui pemasangan spanduk ajakan kepada masyarakat untuk menyalurkan hak piilhnya pada tanggal 27 November mendatang.
Berikutnya lanjut Suwito, Kesbangpol Kubar juga sudah melakukan kegiatan sosialisasi-sosialisasi, terutama kepada pemilih pemula di Kabupaten Kutai Barat, terkait agenda pesta demokrasi tahun ini.
“Kami sudah melaksanakan sosialisasi di Melak, Tering, dan Linggang Bigung. Harapannya, mereka dapat memahami apa itu tujuan Pilkada dan bisa ikut berpartisipasi serta menyukseskan penyelenggaraan Pilkada di Kubar. Kelompok pemilih pemula, termasuk siswa SMA dan sederajat jumlahnya cukup besar. Itulah mengapa kami menargetkan mereka melalui program pendidikan politik,” jelasnya.
Bahkan, pemerintah daerah juga mendukung penyelenggara dari segi SDM, termasuk kesekretariatan penyelenggara pilkada di tingkat kecamatan antara lain memfasilitasi sekretariat dan personil di 16 Kecamatan se-Kutai Barat.
“Di tingkat PPK, kantor sekretariat menggunakan bangunan milik pemerintah kecamatan. Lalu untuk personil semua kepala sekretariat dan bendahara wajib PNS sehingga pemda wajib mendukung dan memfasilitasi,” terangnya.
Selain dukungan di atas, pemda juga perlu memastikan kelancaran distribusi logistik. Apalagi ada beberapa daerah yang memerlukan perhatian khusus sehingga perlu koordinasi dan dukungan dari pihak-pihak terkait.
“Kita akan segera menggelar pertemuan dengan camat dan pihak keamanan guna memastikan kelancaran selama Pilkada berlangsung,” pungkasnya. (ADV/DISKOMINFO KUBAR)