Samarinda, Kaltimetam.id – Komisi II DPRD Kota Samarinda akan melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program kerja tahun 2024.
Evaluasi ini akan dilakukan dengan memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta mitra kerja dalam waktu dua minggu ke depan.
Langkah ini bertujuan untuk mengukur efektivitas program yang telah dijalankan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menyusun strategi perencanaan untuk tahun 2025.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menegaskan bahwa evaluasi ini sangat penting mengingat Wali Kota yang baru saja dilantik dan anggaran yang baru mulai berjalan dalam satu bulan ke depan. Menurutnya, pemantauan sejak dini dapat memastikan bahwa program yang telah direncanakan benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan.
“Kami ingin melihat sejauh mana realisasi program yang telah dilaksanakan sepanjang tahun ini, apa saja kendala yang muncul, serta program mana yang belum terealisasi. Oleh karena itu, dalam dua minggu ke depan, kami akan mengundang OPD dan mitra kerja Komisi II untuk berdiskusi dan mengevaluasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Iswandi menekankan pentingnya evaluasi triwulanan sebagai langkah untuk menghindari keterlambatan atau hambatan dalam pelaksanaan program. Menurutnya, jika permasalahan dapat diidentifikasi lebih awal, solusi bisa segera diterapkan sehingga tidak mengganggu capaian target pembangunan daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap perencanaan memiliki mekanisme evaluasi yang berkelanjutan. Jika ada kendala, bisa segera ditemukan solusinya tanpa menunggu hingga akhir tahun. Ini juga untuk mencegah program yang tertunda atau bahkan gagal direalisasikan,” tambahnya.
Selain itu, evaluasi berkala juga dianggap dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Dengan adanya pemantauan rutin, penggunaan anggaran dapat lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Selain fokus pada evaluasi program kerja, DPRD Samarinda juga menyoroti potensi kebocoran dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Iswandi, ada beberapa sektor yang dinilai masih belum optimal dalam memberikan kontribusi bagi kas daerah. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan kajian mendalam terhadap sumber-sumber pendapatan daerah untuk memastikan tidak ada kebocoran yang merugikan daerah.
“Kami melihat masih ada potensi kebocoran dalam PAD yang perlu segera ditangani. Oleh karena itu, kami akan membahasnya secara komprehensif agar pemasukan daerah bisa lebih maksimal,” ungkapnya.
Menurut Iswandi, salah satu faktor yang menyebabkan kebocoran PAD adalah lemahnya pengawasan dan sistem yang belum sepenuhnya transparan. Ia menilai perlu adanya perbaikan dalam sistem administrasi dan pengelolaan pendapatan daerah agar kebocoran bisa diminimalisir.
“Kami akan membedah setiap angka dalam anggaran secara kritis, terutama yang berkaitan dengan PAD. Kami ingin memastikan bahwa seluruh potensi pendapatan daerah dapat dimaksimalkan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
DPRD Kota Samarinda menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal pengelolaan anggaran daerah agar lebih efektif dan transparan. Komisi II DPRD juga akan memastikan bahwa setiap OPD benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.
“Kami memiliki tanggung jawab untuk mengawasi penggunaan anggaran, agar dana yang telah dialokasikan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Evaluasi ini menjadi langkah awal dalam memastikan program pembangunan berjalan sesuai rencana,” pungkasnya. (Adv/DPRDSamarinda/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
