Samarinda, Kaltimetam.id – Dalam upaya mempercepat implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan memperkuat ketahanan pangan di Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Kaltim menggelar Sarasehan Pertanian di Room Meeting Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kaltim.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi berbagai pihak untuk berkolaborasi dalam meningkatkan produksi pangan lokal serta memastikan program MBG berjalan secara berkelanjutan dan efektif.
Acara ini dirangkaikan dengan beberapa agenda penting, di antaranya penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Fordesa dengan yayasan serta pelaku usaha SPPG dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Selain itu, dilakukan pula penyerahan Surat Keputusan (SK) Karateker DPD Fordesa Kalimantan Utara serta MoU dengan berbagai pihak yang terkait dengan program MBG.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan bahwa percepatan implementasi MBG merupakan arahan langsung dari Presiden. Menurutnya, Kalimantan Timur dinilai masih lambat dalam menjalankan program ini dibandingkan dengan daerah lain. Oleh karena itu, berbagai langkah konkret dilakukan untuk mempercepat proses tersebut.
“Kami meminta BGN untuk melakukan percepatan, dan untuk itu kami membantu menyiapkan yayasan serta SPPG-nya. Selain itu, kami juga menyiapkan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) karena setiap SPPG harus memiliki SPPI sebagai pengontrol. Setelah semua elemen ini siap dan MoU dengan sekolah-sekolah sudah ditandatangani, baru nanti kami panggil BGN untuk melakukan verifikasi,” bebernya.
Salah satu tantangan utama dalam menjalankan program MBG adalah ketersediaan bahan makanan yang masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Saat ini, sekitar 70 persen bahan pangan di Kalimantan Timur masih harus didatangkan dari luar provinsi. Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat ketergantungan tersebut dapat menghambat keberlanjutan program MBG.
“Selama ini, pemerintah belum cukup mendorong petani untuk maju. Maka sekarang, kami ingin mengubah itu. Petani harus kita dorong agar bisa lebih mandiri dan menjadi bagian dari rantai pasok MBG,” kata Seno Aji.
Untuk mengatasi masalah ini, Fordesa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilibatkan dalam proses pendampingan dan penyediaan bahan baku.
“Kami melakukan MoU agar pendampingan kepada petani bisa berjalan efektif. BUMDes juga berperan dalam menyiapkan bahan bakunya, dan nantinya SPBG akan membeli dari mereka. Namun, karena sistem pembayaran dalam program ini memiliki tenggat waktu hingga 14 hari kerja, kami juga perlu memastikan agar tidak ada kekurangan bahan pangan yang dapat menghambat distribusi MBG,” tambahnya.
Selain mempercepat implementasi MBG, Pemprov Kaltim juga berupaya mengatasi keterbatasan lahan pertanian, terutama di Kabupaten Kutai Kartanegara yang didominasi oleh perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menghidupkan kembali lahan tidur yang masih tersedia.
“Masih ada beberapa lahan tidur yang bisa kita manfaatkan, tetapi kendalanya ada pada sistem pengairan. Untuk itu, kami telah mengalokasikan anggaran kepada Dinas Pertanian untuk membangun irigasi baru. Targetnya, pada tahun 2026, lahan-lahan tidur ini sudah bisa mulai produktif,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada infrastruktur pendukung, seperti pembangunan bendungan.
“Kami menunggu penyelesaian Bendungan Marang Kayu di Kabupaten Kutai Kartanegara, serta beberapa bendungan lainnya. Jika semua sudah berfungsi optimal, maka dari 18 ribu hektare lahan yang ada, sekitar 4 ribu hektare bisa segera diberdayakan untuk produksi pangan lokal,” tutupnya. (SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
