Samarinda, Kaltimetam.id – Upaya membangun pemerintahan yang berintegritas dan berpihak kepada rakyat harus berakar pada nilai-nilai luhur budaya bangsa. Pesan inilah yang menjadi inti kegiatan PDD 9 Abdul Giaz bertajuk “Pemerintah yang Baik Bersumber Nilai Budaya Bangsa” yang digelar di halaman Kantor Kecamatan Samarinda Seberang, Senin (6/10/2025) sore.
Acara yang dimulai pukul 15.00 WITA ini menghadirkan dua narasumber, yakni Iryanto Latief dan Achmad Maulidin, dengan Nur Misbah sebagai moderator. Diskusi berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh antusiasme, dihadiri oleh unsur masyarakat, perangkat pemerintah daerah, hingga generasi muda.
Dalam pemaparannya, Iryanto Latief menegaskan bahwa konsep good governance tidak hanya bersandar pada sistem administrasi modern atau efisiensi birokrasi, melainkan harus berlandaskan nilai-nilai budaya yang menjadi identitas bangsa.
“Pemerintahan yang baik harus menggali nilai-nilai budaya seperti gotong royong, kejujuran, dan musyawarah. Nilai-nilai itu bukan hanya warisan, tetapi juga pedoman moral untuk membangun sistem pemerintahan yang bersih dan berkeadilan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa budaya lokal di Indonesia memiliki peran penting dalam memperkuat karakter aparatur negara.
“Kita memiliki falsafah hidup yang luhur. Jika nilai-nilai ini diterapkan dalam tata kelola pemerintahan, maka Indonesia tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga bermartabat secara moral,” tambahnya.
Sementara itu, Achmad Maulidin menyoroti tantangan globalisasi yang berpotensi mengikis nilai budaya bangsa. Ia menilai, derasnya arus modernisasi sering kali membuat generasi muda melupakan akar budaya yang menjadi pembentuk karakter bangsa.
“Banyak pejabat publik lupa bahwa melayani rakyat adalah bagian dari budaya bangsa kita. Dulu, para pemimpin memimpin dengan hati dan rasa tanggung jawab sosial. Sekarang, banyak yang terjebak dalam sistem, bukan dalam nilai,” kata Achmad.
Menurutnya, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, pendidikan karakter dan penanaman nilai budaya harus dimulai sejak dini.
“Budaya bukan hanya seni atau adat, tapi cara berpikir dan bertindak yang mencerminkan moral bangsa,” tegasnya.
Diskusi yang dipandu Nur Misbah berjalan dinamis dengan berbagai pertanyaan dari peserta yang menyoroti hubungan antara budaya dan etika birokrasi. Sejumlah peserta juga berbagi pengalaman terkait penerapan nilai-nilai budaya dalam pelayanan publik di lingkungan masing-masing.
Acara ini tidak hanya menjadi ajang berbagi gagasan, tetapi juga momentum memperkuat komitmen bersama untuk menumbuhkan pemerintahan yang berkarakter dan berpihak pada rakyat. Di akhir kegiatan, peserta bersama narasumber menyerukan pentingnya menjaga jati diri bangsa di tengah perubahan zaman.
“Budaya adalah pondasi moral bangsa. Jika budaya dijaga, maka pemerintahan akan berjalan dengan hati nurani,” tutupnya. (SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
