Samarinda, Kaltimetam.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, menanggapi fenomena maraknya kritik tajam hingga serangan pribadi di media sosial yang belakangan ini ramai diperbincangkan publik.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Helmi Abdullah menilai bahwa dinamika opini publik di media sosial merupakan bagian dari ekosistem demokrasi yang terbuka. Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak untuk berpendapat, termasuk menyampaikan kritik terhadap tokoh atau kebijakan. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kebebasan tersebut harus dibarengi dengan tanggung jawab dan etika.
“Saya kira ini bagian dari keterbukaan kita sekarang. Semua orang berhak untuk menyuarakan pendapatnya. Tentu ada yang positif, tentu juga ada yang negatif. Tapi itu semua harus tetap dalam koridor yang sehat,” ujarnya.
Helmi menilai bahwa media sosial telah menjadi ruang baru bagi masyarakat untuk berinteraksi secara politik dan sosial. Namun, ruang ini juga rentan dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi keliru atau bahkan fitnah yang merugikan pihak tertentu.
“Kita tidak bisa menutup ruang kritik. Tapi yang kita harapkan adalah, lihatlah realita yang ada sesuai dengan fakta. Jangan asal berbicara apalagi sampai menyebarkan berita hoaks,” tambahnya.
Isu yang berkembang di media sosial, lanjut Helmi, seharusnya bisa menjadi bahan refleksi bersama, bukan alat untuk menciptakan polarisasi atau konflik antarwarga. Ia juga mengimbau agar publik tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang tidak jelas sumbernya, apalagi jika konten tersebut bernuansa menyerang secara personal tanpa bukti yang jelas.
“Kami di DPRD menginginkan adanya kebersamaan, saling mengayomi, dan saling memaklumi. Kita ini satu kota. Jangan sampai media sosial jadi alat untuk memecah-belah kita,” ucapnya.
Helmi juga menyampaikan bahwa DPRD terbuka menerima masukan maupun kritik dari masyarakat, asalkan disampaikan melalui jalur yang benar dan tidak didasarkan pada asumsi atau informasi palsu. Ia menegaskan pentingnya literasi digital, terutama dalam memilah dan memilih informasi yang beredar di dunia maya.
Lebih lanjut, Helmi menegaskan bahwa serangan personal bukan bagian dari praktik demokrasi yang sehat.
“Demokrasi bukan berarti bebas menghujat. Demokrasi itu ruang berpikir, ruang menyampaikan pendapat dengan dasar dan cara yang benar,” tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat Samarinda untuk lebih kritis dan tidak mudah termakan isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Menurutnya, menjaga ruang publik agar tetap sehat adalah tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah atau DPRD, tapi juga seluruh warga kota.
Menutup pernyataannya, Helmi berharap suasana sosial-politik di Samarinda tetap kondusif meski berada di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi.
“Silakan kritik, itu penting. Tapi mari kita kritik dengan data, dengan fakta, dan dengan niat membangun. Bukan menjatuhkan atau menciptakan keresahan,” pungkasnya. (Adv/DPRDSamarinda/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
