Lahan Pertanian di Kaltim Terus Tergerus, DPRD Peringatkan Ancaman Krisis Pangan

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry. (Foto: Istimewa)

Kaltim, Kaltimetam.id – Ancaman alih fungsi lahan pertanian di Kalimantan Timur (Kaltim) terus menguat dan kini memasuki tahap yang mengkhawatirkan. Di tengah geliat ekspansi pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, banyak lahan subur yang sebelumnya menjadi tumpuan produksi pangan daerah perlahan-lahan beralih fungsi.

Kondisi ini menjadi perhatian serius Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, yang secara tegas memperingatkan bahwa tanpa adanya kebijakan perlindungan yang kuat, Kaltim berisiko menghadapi krisis pangan di masa depan.

Menurut Sarkowi, selama ini belum ada regulasi yang kokoh dan terintegrasi untuk menjaga eksistensi lahan pertanian di tengah derasnya arus investasi di sektor-sektor non-pertanian. Padahal, lahan merupakan fondasi utama dalam membangun kedaulatan pangan yang berkelanjutan.

“Kita tidak bisa bicara tentang swasembada pangan kalau lahan pertaniannya terus menyusut setiap tahun. Ini bukan sekadar soal petani yang menjual lahannya, tapi soal arah pembangunan daerah ini mau dibawa ke mana,” ujar Sarkowi.

Ia menegaskan, godaan ekspansi sektor ekstraktif sangat kuat. Tidak sedikit petani yang terpaksa melepas lahan mereka karena tawaran harga yang tinggi atau karena tidak adanya perlindungan hukum yang melindungi lahan pertanian mereka dari alih fungsi.

“Kalau kita tidak segera memiliki perlindungan hukum yang jelas untuk lahan pangan, ancaman krisis pangan itu bukan isapan jempol. Bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan Kaltim justru akan bergantung sepenuhnya pada pasokan pangan dari luar daerah,” tegasnya.

Sarkowi juga mengungkapkan bahwa di berbagai daerah di Kaltim, penurunan luas lahan pertanian sudah mulai terasa. Kabupaten dan kota yang dulunya dikenal sebagai lumbung pangan kini mulai kehilangan lahan produktif. Fenomena ini diperparah oleh lemahnya pengawasan dan ketiadaan regulasi yang berpihak pada keberlanjutan pangan.

Tak hanya soal alih fungsi lahan, Sarkowi turut menyoroti kelemahan dalam sistem data pertanian di Kaltim. Menurutnya, hingga kini pemerintah daerah belum memiliki data yang benar-benar akurat dan terbarukan terkait kondisi lahan pertanian, luas tanam, hingga produktivitas pangan.

“Kita butuh data yang presisi. Jangan hanya bicara target swasembada atau ketahanan pangan, tapi realitasnya kita sendiri tidak tahu berapa sebenarnya lahan produktif yang tersisa. Harus dihitung dengan jelas, berapa hektare yang dibutuhkan agar Kaltim bisa mandiri secara pangan,” paparnya.

Sebagai langkah konkret, Sarkowi mendorong agar pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, segera mengambil beberapa langkah strategis yaitu melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh lahan pertanian aktif, menyusun proyeksi kebutuhan lahan untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal, merumuskan dan menerbitkan kebijakan perlindungan lahan abadi yang tidak dapat dialihfungsikan untuk sektor lain, mencetak sawah baru di kawasan-kawasan strategis yang masih potensial dan memperkuat kelembagaan pertanian, termasuk penguatan data, kelembagaan petani, dan penerapan teknologi pertanian modern.

Lebih jauh, Sarkowi mengingatkan bahwa orientasi pembangunan daerah seharusnya lebih berimbang. Menurutnya, terlalu fokus pada keuntungan ekonomi jangka pendek dari sektor ekstraktif tanpa mempertimbangkan keberlanjutan pangan akan membawa risiko besar bagi masa depan Kaltim.

“Kalau semua lahan habis untuk tambang dan sawit, nanti generasi mendatang mau makan apa? Pembangunan itu seharusnya menyeimbangkan antara ekonomi, ekologi, dan kebutuhan dasar rakyat. Sekarang adalah saat yang tepat untuk bertindak. Jangan menunggu sampai semuanya terlambat,” tegasnya.

Ia juga berharap agar isu perlindungan lahan pangan ini dapat menjadi agenda prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Ketahanan pangan adalah fondasi ketahanan bangsa. Jangan sampai kita lengah. Ini PR bersama yang harus kita kawal dengan serius,” pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)

Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id