Samarinda, Kaltimetam.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah menghadapi tantangan serius dalam tata kelola birokrasi. Kekosongan jabatan pimpinan OPD yang diisi pelaksana tugas (Plt) dan gelombang pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) diprediksi berpengaruh langsung pada kelancaran program pembangunan dan belanja daerah.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, mengungkapkan bahwa selain 10 OPD eselon II yang masih dipimpin Plt, terdapat pula potensi kekosongan besar di posisi eselon III dan IV akibat sekitar 200 ASN yang akan memasuki masa pensiun.
“Sudah ada beberapa OPD yang melaporkan, dan kurang lebih 200 ASN bakal pensiun,” ujarnya.
Salehuddin menegaskan bahwa rangkap jabatan Plt memperberat beban struktural OPD karena pejabat sementara tidak bisa bekerja maksimal. Setiap OPD memiliki fungsi spesifik dan tuntutan teknis tinggi, yang idealnya dipimpin oleh pejabat definitif dengan kewenangan penuh.
Dalam kondisi seperti ini, sejumlah keputusan strategis berpotensi tertunda, termasuk pengadaan, penyerapan anggaran, dan penyusunan program kerja. Hal ini dikhawatirkan menghambat percepatan pembangunan, terutama pada triwulan awal tahun anggaran.
Komisi I mengingatkan agar pengisian jabatan dilakukan segera, tidak hanya pada eselon II tetapi juga eselon III. Langkah ini dianggap penting untuk memastikan roda pemerintahan berjalan normal dan target pembangunan 2026 dapat dikejar sejak awal tahun.
“Kita harap semua selesai cepat sehingga program 2026 berjalan lancar,” tegasnya.
Selain itu, DPRD mendorong BKD dan BPSDM mempercepat proses asesmen, rotasi, dan mutasi pejabat agar tidak ada OPD yang terlalu lama berada di bawah kepemimpinan Plt.
Dengan beban pembangunan yang semakin besar, Salehuddin menegaskan bahwa pengisian jabatan definitif bukan hanya kebutuhan administratif, tetapi fondasi penting agar pemerintah provinsi dapat bekerja efektif dan responsif. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
