Samarinda, Kaltimetam.id – Krisis ketersediaan lahan pemakaman di Kota Samarinda kini kian nyata di hadapan warga. Sejumlah Tempat Pemakaman Umum (TPU) di ibu kota Kalimantan Timur tersebut dilaporkan telah penuh. Bahkan, di beberapa lokasi, praktik penumpukan jenazah dalam satu liang kubur terpaksa dilakukan karena tidak adanya alternatif lahan baru.
Persoalan ini tidak hanya menimbulkan keprihatinan, tetapi juga kegelisahan yang meluas di tengah masyarakat. Di saat warga berduka, mereka justru dihadapkan pada tantangan untuk mendapatkan tempat peristirahatan terakhir bagi anggota keluarga.
Wakil Ketua Komisi IV, Andi Satya Adi Saputra, menegaskan perlunya langkah cepat dan konkret dari pemerintah, baik di tingkat kota maupun provinsi.
“Sudah menjadi keluhan utama warga di berbagai pertemuan reses kami. Di beberapa TPU, satu liang kubur sudah dipakai hingga tujuh jenazah. Ini bukan lagi persoalan teknis, ini soal kemanusiaan. Pemerintah harus segera hadir dengan solusi,” tegas Andi Satya.
Menurut legislator muda ini, keberadaan pemakaman swasta dengan fasilitas yang lebih modern memang menawarkan alternatif. Namun sayangnya, harganya yang relatif mahal membuat banyak warga, terutama dari kalangan menengah ke bawah, tidak mampu menjangkaunya.
“Pemakaman swasta tidak bisa menjawab kebutuhan mayoritas warga. Mereka butuh TPU yang dikelola pemerintah, yang biayanya terjangkau, yang aksesnya terbuka untuk semua kalangan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Andi Satya mengungkapkan bahwa kondisi di sejumlah TPU seperti Raudhatul Jannah, Muslimin, dan Tanah Merah saat ini sudah sangat terbatas. TPU-TPU ini kini hanya melayani pemakaman bagi keluarga yang sebelumnya sudah memiliki hak atas lahan.
“Warga yang belum punya hak lahan jadi kesulitan. Ada yang harus memakamkan ke luar kota. Proses pemakaman yang seharusnya menjadi momen penuh penghormatan bagi keluarga yang ditinggalkan, kini malah menjadi beban tambahan,” ungkap Andi.
Untuk mengatasi situasi ini, DPRD Kaltim mendorong agar Pemerintah Kota Samarinda segera melakukan upaya proaktif, termasuk membuka lahan TPU baru. Menurut Andi, ada potensi dari warga yang bersedia menghibahkan lahan mereka untuk dijadikan TPU, asalkan pemerintah hadir untuk memfasilitasi dan membangun infrastruktur pendukungnya.
“Banyak masyarakat yang bersedia membantu. Tinggal pemerintah proaktif melakukan pendekatan dan percepatan pembangunan TPU baru. Jangan sampai krisis ini dibiarkan berlarut-larut,” katanya.
Tidak hanya itu, Andi juga mendorong pemerintah untuk mulai mengkaji konsep pemakaman modern sebagai solusi jangka panjang. Salah satunya adalah penerapan sistem pemakaman vertikal, yang lebih efisien dalam penggunaan lahan. Selain itu, pembangunan krematorium ramah lingkungan juga bisa menjadi opsi yang patut dipertimbangkan.
“Di kota-kota besar di dunia, sistem pemakaman vertikal atau krematorium sudah menjadi bagian dari solusi modern. Samarinda ke depan juga harus siap menuju ke arah itu, dengan tetap menghormati nilai-nilai budaya dan agama yang ada,” jelas Andi.
Legislator yang dikenal dekat dengan warga ini juga mengingatkan bahwa krisis pemakaman bukan semata urusan tata kota, melainkan persoalan yang menyentuh martabat dan kemanusiaan.
“Kita bicara tentang penghormatan kepada yang telah wafat, dan kenyamanan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ini soal kemanusiaan. Pemerintah tidak boleh abai,” tegasnya.
Ia berharap persoalan ini segera masuk dalam prioritas kebijakan Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim. Komisi IV DPRD Kaltim, lanjut Andi, siap mengawal dan mendukung berbagai inisiatif yang diambil pemerintah terkait hal ini.
“Kami di DPRD Kaltim terbuka untuk berkolaborasi, baik dalam mendorong alokasi anggaran, penguatan regulasi, maupun fasilitasi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat,” pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
