Samarinda, Kaltimetam.id – Aksi demonstrasi kembali berlangsung di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, kali ini datang dari komunitas penyandang disabilitas yang menyuarakan keresahan mereka terhadap pengurangan bantuan sosial dan layanan kesehatan bagi kelompok rentan di daerah.
Dalam aksi yang berlangsung di bawah terik matahari itu, para peserta menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, mulai dari pengembalian jumlah penerima Bantuan Sosial Tunai (BST), persoalan BPJS yang disebut diblokir, hingga kritik terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat kecil.
Wakil Ketua Umum Forum Peduli Penyandang dan Atlet Disabilitas, Muhammad Ilham mengatakan, salah satu tuntutan utama komunitas disabilitas ialah meminta pemerintah mengembalikan jumlah penerima BST seperti sebelumnya yang mencapai sekitar 6.000 orang. Menurutnya, pada tahun 2026 jumlah penerima bantuan untuk penyandang disabilitas disebut turun drastis dan hanya menyisakan sekitar 500 penerima.
“Tuntutan dari kami yang pertama itu kalau bisa dikembalikan. Jumlah yang sebelumnya itu kami menerima sejumlah 6.000 orang. Sekarang yang menerima untuk 2026 ini hanya 500 orang,” ujarnya.
Ia mengaku telah mencoba berkomunikasi langsung dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur beberapa hari sebelumnya dan bahkan menyampaikan surat resmi terkait persoalan tersebut.
Menurut Ilham, data yang dimiliki pihaknya menunjukkan bahwa bantuan yang masih tersisa saat ini hanya diperuntukkan bagi penyandang disabilitas dengan kondisi berat.
“Nah makanya karena aksi kami kemarin diikutsertakan di 214 sehingga ada masukan untuk ditambah sebanyak 2.000 orang. Itu pun baru usulan dan belum tentu di-ACC gubernur,” katanya.
Selain persoalan bantuan sosial, komunitas disabilitas juga menyoroti masalah layanan BPJS Kesehatan yang disebut mulai bermasalah setelah adanya penghapusan puluhan ribu peserta bantuan iuran.
Ilham mengatakan, banyak penyandang disabilitas sangat bergantung pada layanan BPJS karena kondisi kesehatan mereka membutuhkan penanganan rutin.
Namun belakangan, beberapa anggota komunitas disabilitas melaporkan bahwa kepesertaan BPJS mereka telah diblokir.
“Ada beberapa orang teman yang melapor ke kami bahwa BPJS mereka sudah diblok, mungkin mereka juga bagian daripada jumlah BPJS yang dihapuskan yang sejumlah 49.720,” ucapnya.
Menurutnya, sebagian dari jumlah peserta BPJS yang dihapus tersebut diduga merupakan penyandang disabilitas yang selama ini bergantung pada bantuan pemerintah untuk mendapatkan layanan kesehatan.
Meski demikian, pihaknya mengaku belum mendapat penjelasan resmi terkait alasan penghapusan tersebut.
“Nah ini yang kami tidak tahu alasan penghapusannya,” katanya.
Ilham menilai kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah justru berdampak kepada masyarakat kecil, termasuk kelompok penyandang disabilitas.
Ia mengaku kecewa karena kelompok rentan yang secara ekonomi berada di bawah justru menjadi pihak yang terkena dampak pengurangan bantuan.
“Argumen mereka karena efisiensi anggaran. Kami kok dikenakan efisiensi anggaran sementara biaya hidup seorang gubernur kan tidak terimbas sama sekali,” tuturnya.
Dalam orasinya, Ilham juga menyinggung sejumlah pos anggaran pemerintah yang sempat menjadi sorotan publik dan ramai dibicarakan di media sosial.
Menurutnya, masyarakat mempertanyakan sejumlah anggaran yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.
“Kalau kita ikuti bersama, mulai dari biaya teks pidato, biaya makan gubernur dan lain-lain itu kan ramai dibicarakan masyarakat,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut membuat komunitas disabilitas merasa diabaikan di tengah berbagai kebijakan pengurangan bantuan sosial yang mereka alami.
Menurut Ilham, BST yang diterima penyandang disabilitas selama ini sebenarnya tidak besar dan hanya cukup membantu kebutuhan dasar mereka.
“Yang paling utama dari BST itu, karena yang kami terima satu tahun itu hanya sekitar satu juta rupiah sekian. Itu kami tunggu selama satu tahun,” ujarnya.
Karena itu, ia mengaku komunitas disabilitas terpaksa turun langsung ke jalan untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah daerah.
“Kami mungkin selama ini tidak pernah turun ke jalan. Kami terpaksa harus turun karena kami merasa sebagai masyarakat Kaltim yang juga punya hak,” tambahnya.
Dalam aksi tersebut, komunitas disabilitas juga menegaskan tuntutan mereka agar pemerintah mengembalikan jumlah penerima BST menjadi 6.000 orang seperti sebelumnya.
“Tuntutan kami kepada gubernur, kembalikan jumlah penerima BST menjadi 6.000 orang. Kami tidak mau tahu apapun alasannya karena disabilitas juga bagian masyarakat Kaltim yang punya hak menikmati hasil dari bumi Kalimantan,” pungkasnya. (SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
