Samarinda, Kaltimetam.id – Komisi IV DPRD Kota Samarinda kembali mengangkat persoalan pendanaan yang dihadapi RSUD IA Moeis.
Ketua Komisi IV, Novan Syahronny Pasie, secara tegas menyoroti kurangnya dukungan anggaran dari Pemerintah Kota Samarinda terhadap rumah sakit plat merah tersebut. Ia menyebut bahwa selama ini, keberlangsungan pembangunan dan operasional RSUD IA Moeis justru lebih banyak mengandalkan bantuan dari pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Dukungan APBD sangat minim. Hanya untuk belanja rutin seperti gaji pegawai, listrik, dan air. Untuk pengembangan lainnya, pihak rumah sakit harus putar otak sendiri atau menunggu bantuan dari pusat,” tegasnya.
Pernyataan ini mencerminkan keprihatinan mendalam terhadap kondisi rumah sakit yang seharusnya menjadi tumpuan utama layanan kesehatan masyarakat Samarinda. Menurut Novan, ketergantungan berlebihan terhadap DAK mencerminkan kurangnya inisiatif dari pemerintah daerah dalam mendukung sistem pelayanan kesehatan lokal secara mandiri.
Ia menambahkan, saat ini RSUD IA Moeis tengah melakukan pembangunan gedung baru di bagian depan rumah sakit, yang dananya sepenuhnya berasal dari Kementerian Kesehatan melalui skema DAK. Tidak ada dukungan finansial dari APBD kota untuk pembangunan fisik tersebut, yang menurutnya menjadi ironi tersendiri.
“Kita patut malu, rumah sakit kita sendiri tapi pembangunannya disokong pemerintah pusat. Di mana tanggung jawab kita sebagai pemerintah daerah?” katanya.
Menurutnya, Pemkot harus mengambil langkah serius untuk menyusun peta jalan pembiayaan kesehatan jangka panjang, termasuk perencanaan pembiayaan pembangunan rumah sakit secara bertahap melalui APBD. Hal ini penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana pusat dan memastikan keberlanjutan pembangunan pelayanan kesehatan.
Novan menggarisbawahi pentingnya sinergi antara Pemkot, DPRD, dan manajemen RSUD IA Moeis dalam mencari alternatif pembiayaan dan mengoptimalkan pendapatan rumah sakit melalui sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sinergi ini juga akan memperkuat posisi rumah sakit dalam menghadapi tantangan kesehatan yang semakin kompleks.
Lebih jauh, ia mengusulkan agar dukungan dana dari APBD tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kapasitas layanan, sistem informasi, hingga penguatan sumber daya manusia. Menurutnya, komitmen politik anggaran harus hadir dalam wujud konkret, bukan sekadar wacana.
“Jika pemerintah kota serius terhadap pelayanan kesehatan, maka komitmen itu harus tercermin dalam angka-angka anggaran. Jangan hanya dijadikan slogan,” pungkasnya. (Adv/DPRDSamarinda/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
