Ketua DPRD Kaltim Soroti Krisis Guru di Daerah Terpencil: Jangan Biarkan Anak-Anak Terus Tertinggal

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud. (Foto: Istimewa)

Samarinda, Kaltimetam.id – Di tengah upaya pemerintah membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul di Kalimantan Timur (Kaltim), Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud atau yang akrab disapa Hamas mengungkapkan kenyataan pahit yang masih mewarnai dunia pendidikan di pelosok provinsi ini.

Dalam sebuah pernyataan tegas kepada awak media, Hamas menyoroti persoalan akut yang terjadi di sejumlah sekolah di wilayah terpencil. Banyak di antaranya hanya memiliki satu hingga dua orang guru yang harus mengampu seluruh mata pelajaran.

“Ini bukan isu kecil. Ini fakta lapangan yang sangat memprihatinkan. Ada sekolah-sekolah di pedalaman yang dari pagi sampai pulang hanya diisi oleh satu atau dua guru saja. Mereka mengajar semua mata pelajaran, mulai dari matematika, bahasa, hingga IPA dan IPS,” ujar Hamas, belum lama ini.

Menurut Hamas, kondisi ini jelas tidak sejalan dengan visi pembangunan pendidikan yang ingin mencetak generasi muda berkualitas dan siap bersaing di era modern. Minimnya tenaga pengajar di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), menurutnya, telah menjadi hambatan serius dalam menciptakan pemerataan kualitas pendidikan di Benua Etam.

“Kalau masalah ini tidak segera kita tangani, maka jurang ketimpangan pendidikan antardaerah di Kaltim akan semakin dalam. Jangan sampai anak-anak di Kutai Barat, Mahakam Ulu, Berau, atau wilayah lain terus-menerus tertinggal hanya karena kita kurang serius memikirkan distribusi guru,” tegas politisi Partai Golkar itu.

Hamas menyerukan agar pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, segera menjadikan pemerataan distribusi guru sebagai prioritas utama. Menurutnya, selama ini pembangunan pendidikan cenderung berfokus di kota-kota besar seperti Samarinda, Balikpapan, maupun Kutai Kartanegara, sementara daerah-daerah pelosok masih menghadapi kekurangan guru yang sangat akut.

Ia juga mendorong adanya insentif khusus bagi para guru yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil. “Distribusi guru tidak bisa hanya mengandalkan penempatan reguler saja. Kita harus berikan insentif tambahan, baik berupa tunjangan, fasilitas, maupun kemudahan administrasi, agar para guru mau dan nyaman bertugas di daerah 3T. Jangan sampai kita hanya membangun gedung sekolah yang megah, tetapi di dalamnya kosong, tidak ada guru yang mengajar,” paparnya.

Selain itu, Hamas menegaskan bahwa perbaikan dunia pendidikan di Kaltim tidak boleh dilakukan secara parsial atau tambal sulam. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan perencanaan pendidikan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Menurutnya, pembangunan pendidikan harus mencakup semua aspek, mulai dari pembangunan infrastruktur sekolah yang layak, pengadaan tenaga pendidik yang cukup dan berkualitas, peningkatan kesejahteraan guru, hingga penguatan sistem monitoring dan evaluasi proses belajar-mengajar.

“Kita perlu pendekatan yang menyeluruh. Jangan hanya fokus di satu aspek. Guru penting, fasilitas penting, pengawasan juga penting. Semua ini harus bergerak bersama,” tegasnya.

Hamas juga mendorong kolaborasi yang lebih erat antara Pemprov Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota. Ia menilai bahwa komitmen bersama antara dua level pemerintahan tersebut akan menjadi kunci utama dalam mempercepat pemerataan pendidikan di seluruh pelosok Kaltim.

“Kalau provinsi dan kabupaten/kota bisa bergerak bersama, dengan visi dan strategi yang sama, saya yakin ketimpangan pendidikan ini bisa kita atasi. Ini bukan hal yang mustahil. Yang penting ada kemauan politik yang kuat,” ujarnya optimistis.

Di akhir pernyataannya, Hamas berharap bahwa ke depan, seluruh anak-anak di Kaltim, baik yang tinggal di kota maupun di pelosok, memiliki kesempatan belajar yang sama. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada lagi daerah yang tertinggal hanya karena minimnya tenaga pengajar.

“Anak-anak di Kutai Barat, Mahakam Ulu, Berau, Paser, hingga Nunukan, semuanya punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Masa depan mereka ada di tangan kita semua. Jadi kita harus bekerja keras untuk memastikan tidak ada yang tertinggal,” pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)

Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id