Samarinda, Kaltimetam.id – Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengentaskan kemiskinan ekstrem pada 2023 terus dikebut. Sinergi organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penanganan kemiskinan terus dibangun.
Untuk itu, program satu data kemiskinan menjadi dasar pelaksanaan program setiap instansi. Sehingga tidak terjadi data ganda, dan tumpang tindih, serta progresnya dapat dipantau.
Baca berita terkait lainnya: Kaget Angka Prevalensi Stunting di Kaltim Naik, Gubernur akan Survei Ulang
Program Kemiskinan Ekstrem Harus Tepat Sasaran
Sesuai perintah Wali Kota Samarinda Andi Harun dalam pengurangan angka kemiskinan ekstrem di Kota Tepian, yang mencapai 9.032 jiwa, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Samarinda merumuskan aksi nyata berbentuk rencana aksi tahunan (RAT). Sehingga, program tepat sasaran, terutama kepada warga yang masuk kategori miskin ekstrem.
Ketua Tim Wali Kota Untuk Akselerasi (TWAP) Samarinda Syaparudin mengatakan, langkah pertama yang diambil dalam mencapai target penuntasan miskin ekstrem di Kota Tepian melalui penguatan data. Yakni verifikasi dan validasi (verval). Data tersebut dipastikan hanya ada satu data terpadu yang digunakan oleh seluruh OPD terkait.
Dari verval yang merujuk data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), diperkirakan sebanyak dua ribu orang keluar dari kategori miskin ekstrem. Adapun, verval data ditargetkan rampung pada akhir Maret 2023.
“Agar data miskin ekstrem tidak bias harus hanya ada satu data di Pemerintah Kota Samarinda. Selanjutnya agar data itu faktual, tim dari OPD meliputi Disdukcapil dan Dissos terus melakukan verval tingkat atas. Sedangkan tingkat bawah dilakukan ketua RT, lurah dan camat setempat, agar data kemiskinan benar-benar faktual,” ucapnya.
Baca berita terkait lainnya: Jumlah Penduduk Miskin di Kaltim Naik per September 2022
Satukan Data untuk Semua OPD
Setelah verval tuntas, selanjutnya program kerja OPD maupun perumda ke depan akan merujuk data P3KE yang telah tertera by name by address (BNBA) warga miskin ekstrem. Program yang dijalankan itu tak lepas dari program besar yang terbagi tiga sasaran utama, yakni mengurangi beban, meningkatkan pendapatan, dan pensasaran ke lokasi kantong kemiskinan.
Beberapa tugas OPD dalam pengentasan kemiskinan misalnya, perihal pengurangan beban dengan pemberian bantuan langsung tunai dilakukan Dissos, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA), dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB). Sedangkan untuk peningkatan pendapatan, merupakan peran Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) melalui pelatihan keterampilan yang dapat dilanjutkan dengan pemberian kredit usaha.
“Jadi seluruh OPD juga akan menyesuaikan dengan RTRW yang baru disahkan Pemkot Samarinda yang mengandalkan sumber pendapatan bukan dari sektor pertambangan lagi tapi melalui sektor industri, jasa dan perdagangan. Seluruh OPD harus berpikir sejalan. Jadi penciptaan lapangan usaha dan kewirausahaan harus juga menyasar usia produktif yang berdasarkan data yang kami miliki angka kemiskinan tertinggi itu juga berada di usia produktif,” terangnya.
Baca berita terkait lainnya: Luas Perkebunan di Kaltim Ditarget Bertambah 745 Hektare
Kolaborasi dengan Perusahaan Daerah
Perusahaan umum daerah pun, lanjut Syaparudin, turut memberikan bantuan. Seperti, Perumda Tirta Kencana akan memberikan subsidi penyambungan baru ke rumah warga miskin ekstrem.
Begitu juga dari Perumda Varia Niaga, akan berkolaborasi dalam program bantuan pangan lewat program Social Security Number (SSN) yang masuk dalam 10 program unggulan wali kota.
“Jadi untuk menekan angka kemiskinan ekstrem ini melalui pelatihan-pelatihan keterampilan ketenaga kerjaan melalui program penciptaan 10.000 wirausaha baru. Ini untuk mendorong usia produktif dapat bekerja dan lebih madiri,” imbuhnya.
Program pencipataan 10.000 wirausaha baru yang juga menyasar usia produktif ini nantinya akan bermuara pada program Badan Usaha Milik RT (BUMRT) yang masih beririsan dengan Pro Bebaya, program unggulan Pemkot Samarinda. BUMRT ini nantinya di bentuk setiap kelurahan yang ada di Kota Tepian. Tidak menutup kemungkinan, dalam satu kelurahan aka nada lebih dari satu BUMRT.
“Harapan kami ini bisa memberikan multiplier effect (efek berganda) di lingkungan masing-masing. Ini juga salah satu upaya untuk pengendalian ekonomi di Samarinda dan semoga dapat meberikan efek positif ekonomi termasuk dalam pengendaliam inflasi kita,” ujar dia. (DAD/RTA)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
Baca berita terkait lainnya: Bio Perkasa Food, Makanan Organik Tanpa Bahan Pengawet Hasil Riset Cendekiawan Unmul
