Jakarta, Kaltimetam.id – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung ekosistem perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Menteri BUMN, Erick Thohir, menegaskan hal ini usai melakukan pertemuan strategis dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Abdul Kadir Karding, di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (20/11/2024).
Dalam pertemuan tersebut, Erick menyampaikan pentingnya memastikan pekerja migran tidak hanya memiliki fasilitas pendukung yang memadai, tetapi juga perlindungan yang holistik, mulai dari proses keberangkatan hingga kembali ke Tanah Air.
“Kami mendukung penuh ekosistem pelindungan pekerja migran, termasuk memastikan fasilitas keberangkatan dan kedatangan di bandara yang lebih layak dan ramah bagi mereka,” ujar Erick.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pelindungan pekerja migran merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang diinisiasi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan menyeluruh, tetapi juga menjadi solusi strategis dalam menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas bagi masyarakat Indonesia.
“Pekerja migran ini adalah program besar Presiden Prabowo. Ini bukan hanya soal perlindungan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat kita untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, bermartabat, dan memiliki masa depan lebih baik,” tegasnya.
Sebagai bagian dari upaya ini, Kementerian BUMN mendukung berbagai inisiatif yang diajukan oleh Menteri PPMI, Abdul Kadir Karding. Beberapa inisiatif tersebut meliputi peningkatan fasilitas lounge khusus PMI di bandara, pelindungan kesehatan bagi PMI yang bekerja di luar negeri, hingga akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi PMI dan keluarganya.
Salah satu isu penting yang menjadi perhatian Kementerian BUMN adalah perlindungan PMI dari pihak-pihak yang kerap memanfaatkan situasi mereka, seperti rentenir dan oknum tidak bertanggung jawab. Erick menegaskan, akses pekerjaan di luar negeri harus menjadi peluang yang meningkatkan kesejahteraan keluarga, bukan menjadi beban baru akibat praktik-praktik yang merugikan.
“Kami ingin memastikan bahwa pekerja migran terlindungi dari lintah darat dan oknum lainnya. Mereka harus memiliki akses terhadap layanan keuangan yang adil, bukan sebaliknya terkunci dalam jeratan utang atau masalah ekonomi yang menghambat kesejahteraan keluarga mereka,” jelasnya.
Untuk itu, Kementerian BUMN mendorong optimalisasi peran Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), termasuk BRI, dalam mendukung program-program keuangan bagi PMI. Erick menyebut, Himbara siap menjadi mitra utama dalam menyalurkan KUR yang dirancang khusus untuk mendukung pekerja migran dan keluarganya.
“Kami siap mendukung program KUR yang digagas oleh Menteri PPMI, Abdul Kadir Karding. Melalui fasilitas Himbara, kami ingin memastikan bahwa pekerja migran mendapatkan akses finansial yang lebih baik untuk meningkatkan taraf hidup mereka,” lanjut Erick.
Pertemuan ini menandai langkah awal kolaborasi strategis antara Kementerian BUMN dan Kementerian PPMI. Sinergi ini bertujuan untuk memperkuat sistem perlindungan pekerja migran, baik dalam hal fasilitas fisik maupun dukungan finansial.
Dengan dukungan berbagai pihak, termasuk Kementerian BUMN, program perlindungan pekerja migran diharapkan dapat menjadi model keberhasilan dalam pengelolaan tenaga kerja di luar negeri. Erick menyatakan optimisme bahwa sinergi antar-kementerian ini akan memberikan dampak positif yang signifikan.
“Kami berharap langkah ini tidak hanya memberikan perlindungan bagi pekerja migran, tetapi juga memberdayakan mereka untuk menjadi pilar ekonomi bagi keluarga dan masyarakat. Indonesia harus menjadi negara yang dihormati dalam pengelolaan tenaga kerjanya,” pungkas Erick. (SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
