Samarinda, Kaltimetam.id – Krisis kelangkaan gas elpiji 3 kilogram atau yang akrab disebut gas melon kembali mencuat di tengah masyarakat Samarinda. Fenomena tahunan ini tak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga melumpuhkan pelaku usaha mikro yang sangat bergantung pada ketersediaan energi bersubsidi tersebut. Meski keluhan demi keluhan terus dilontarkan masyarakat, nyatanya belum ada solusi konkret yang benar-benar efektif dalam menyelesaikan masalah ini.
Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Adnan Faridhan, angkat bicara dengan nada tegas. Ia menyebut bahwa kelangkaan gas yang berulang kali terjadi merupakan bukti nyata kegagalan sistem distribusi dan lemahnya pengawasan di lapangan.
“Ini bukan lagi kejadian baru. Hampir setiap tahun, terutama menjelang momen-momen besar seperti Idulfitri, Natal, dan Tahun Baru, gas 3 kilogram selalu langka. Masyarakat harus antre panjang, bahkan membeli dengan harga yang sangat tidak wajar bisa mencapai Rp50 ribu per tabung. Ini sudah di luar batas toleransi,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan kelangkaan gas tidak bisa lagi ditanggapi secara reaktif atau musiman. Perlu ada langkah strategis dan sistemik, salah satunya dengan membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menangani distribusi gas elpiji subsidi di Samarinda.
“Jika untuk urusan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) saja Pemkot bisa membentuk Satgas SPMB berdasarkan Surat Edaran KPK, maka sudah sepantasnya untuk persoalan kelangkaan gas yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, kita juga bentuk satgas khusus. Ini urusan perut rakyat,” tegasnya.
Adnan menegaskan, tata niaga dan distribusi gas sepenuhnya merupakan kewenangan Pertamina. Karena itu, ia mendesak agar pihak DPRD segera menjadwalkan pemanggilan terhadap perwakilan Pertamina untuk memberikan penjelasan atas kondisi kelangkaan yang terjadi.
“Pertamina harus bertanggung jawab. Jangan sampai publik hanya disuguhi alasan klasik seperti keterlambatan pengiriman atau peningkatan permintaan musiman. Kalau distribusi benar, dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak, kelangkaan tidak akan separah ini,” tambahnya.
Selain itu, ia menyoroti indikasi kuat penyalahgunaan distribusi gas subsidi oleh kalangan yang tidak berhak. Dari berbagai laporan masyarakat, ditemukan bahwa gas melon justru digunakan oleh rumah makan besar, pengusaha laundry, hingga pemilik rumah tangga mampu.
“Gas ini untuk rakyat miskin. Tapi di lapangan, justru yang punya mobil pun pakai gas subsidi. Ini yang harus ditertibkan. Pengawasan harus diperketat, data penerima manfaat harus diperbarui dan dikawal secara digital. Kita perlu sistem yang jelas dan adil,” jelas Adnan.
Satgas yang diusulkan nantinya harus bersifat lintas sektor, melibatkan Dinas Perdagangan, Dinas Sosial, Satpol PP, aparat kepolisian, hingga perwakilan warga dan lembaga konsumen. Dengan demikian, kontrol terhadap distribusi gas bisa dilakukan secara komprehensif dan partisipatif.
Tak hanya itu, Satgas juga diharapkan membuka kanal pengaduan publik, baik melalui layanan hotline maupun aplikasi digital, agar masyarakat bisa melaporkan kelangkaan, penimbunan, atau permainan harga secara langsung.
“Kalau Satgas ini dibentuk dan bekerja secara serius, kita bisa tekan praktik nakal seperti penimbunan dan distribusi tidak tepat sasaran. Kita harus buktikan bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk rakyat kecil,” ucapnya.
Dalam waktu dekat, DPRD Samarinda disebut akan mengusulkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) khusus bersama Pertamina dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencari solusi konkret yang bisa segera diterapkan, termasuk langkah-langkah jangka panjang seperti digitalisasi sistem distribusi hingga pembenahan jalur suplai.
Adnan pun menutup pernyataannya dengan ajakan kepada seluruh elemen pemerintah dan masyarakat agar menjadikan isu ini sebagai prioritas. Menurutnya, energi bukan hanya soal logistik, tetapi juga soal keadilan sosial dan kesejahteraan publik.
“Ketika masyarakat kecil harus memilih antara membeli gas atau bahan pokok karena harganya terlalu tinggi, itu tandanya kita sebagai pemerintah sedang gagal. Mari kita benahi ini bersama,” pungkasnya. (Adv/DPRDSamarinda/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
