Kaltim, Kaltimetam.id – Keluhan para driver transportasi online di Kalimantan Timur akhirnya mendapat respons serius dari wakil rakyat dan pemerintah provinsi. Dalam audiensi yang berlangsung di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kaltim, Jalan Milono I, Samarinda Kota, Jumat (4/7/2025), masalah tarif yang tak sesuai aturan hingga potongan pendapatan yang memberatkan menjadi pokok pembicaraan.
Audiensi tersebut dihadiri oleh Anggota Komisi II DPRD Kaltim Abdul Giaz, Koordinator Roda Dua Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) Ivan Jaya bersama sejumlah driver, serta Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji.
Dari pertemuan ini muncul gagasan besar yaitu pembentukan perusahaan daerah (Prusda) khusus transportasi online di Kalimantan Timur sebagai solusi jangka panjang. menegaskan, sudah saatnya Kalimantan Timur mengambil alih kendali atas sistem transportasi daring yang selama ini terlalu bergantung pada keputusan korporasi nasional. Menurutnya, banyak driver mengeluhkan potongan penghasilan yang sangat besar dari aplikator, sementara risiko di lapangan sepenuhnya ditanggung driver.
“Kita sering sekali dengar keluhan driver, mereka dipotong terlalu besar oleh operator. Padahal mereka yang punya kendaraan, beli bensin, menanggung risiko di jalan, tapi pendapatan mereka justru dikeruk oleh aplikator,” ujar Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz.
Karena itulah, DPRD Kaltim mewacanakan pembentukan Prusda Ojol.
“Kenapa tidak kita bikin perusahaan daerah sendiri khusus transportasi online? Dengan begitu kita tidak perlu terus menunggu hasil kebijakan pusat yang belum tentu sesuai dengan kondisi Kaltim,” ucapnya.
Ia optimistis jika Kalimantan Timur punya aplikator sendiri, maka akan jauh lebih mudah mengatur tarif, memastikan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan kesejahteraan driver, sekaligus membuka sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru.
“Bayangkan saja kalau seribu driver sehari menyumbang seribu rupiah saja ke daerah. Setahun berapa itu? Uangnya sangat besar untuk membantu pembangunan,” katanya.
Ia memastikan gagasan ini tidak hanya akan berhenti di meja pertemuan.
“Kita akan godok serius bersama Pemprov. Supaya nanti betul-betul jadi pesaing Gojek, Grab, Maksim. Kalau mereka (aplikator nasional) tidak mau tunduk pada aturan daerah, ya kita tarik semuanya ke dalam sistem kita sendiri,” tegasnya.
Dukungan penuh atas gagasan Prusda datang dari para driver. Koordinator Roda Dua AMKB, Ivan Jaya, menyampaikan suara hati para pengemudi ojol dan taksi online yang semakin terjepit karena kebijakan aplikator yang tidak berpihak pada kesejahteraan mereka.
“Kami sangat mendukung kalau nanti ada Prusda Ojol. Karena ekosistem transportasi daring di sini itu kami semua, driver kami, merchant rumah makan kami, pelanggan juga orang sini. Kalau aplikator nasional hanya datang bawa modal aplikasi, lalu memeras kami tanpa mematuhi aturan, lebih baik kita jalankan sendiri lewat Prusda,” kata Ivan.
Ia mengungkapkan fakta menyedihkan yang dialami driver Ojek Online yang selama ini di rasakan.
“Sebagai contoh, pelanggan bayar Rp10 ribu, tapi kami driver cuma dapat Rp5 ribu, Rp6 ribu, bahkan ada yang cuma Rp2.200. Sisanya diambil aplikator. Padahal sesuai ketentuan potongan hanya boleh maksimal 20 persen. Ini sampai 70–80 persen mereka ambil,” keluh Ivan.
Menurutnya, jika Kalimantan Timur punya aplikator sendiri, pemerintah daerah dapat langsung mengatur agar driver mendapat pendapatan yang lebih manusiawi.
“Selain kami sejahtera, daerah juga dapat PAD. Kami sudah terlalu lama hanya dijadikan pasar untuk diperas,” tutupnya.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji mengapresiasi langkah para driver yang memilih datang untuk dialog langsung. Menurutnya, penyampaian aspirasi secara santun ini harus dijaga agar solusi bisa cepat ditemukan.
“Alhamdulillah kita bisa duduk bersama hari ini. Kami dari pemerintah daerah sangat terbuka menerima masukan, karena ini menyangkut kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur,” kata Seno.
Wagub memastikan Pemprov tidak akan tinggal diam. Dalam waktu dekat, pemerintah akan memanggil semua aplikator transportasi daring yang beroperasi di Kalimantan Timur.
“Hari Senin nanti kita akan kumpulkan semua aplikator. Kita pastikan mereka mematuhi tarif sesuai SK Gubernur. Kalau ada yang tidak mau patuh, kita akan ambil langkah sesuai kewenangan yang ada pada pemerintah daerah,” tegasnya.
Seno Aji juga menanggapi positif gagasan Prusda Ojol. Menurutnya, jika aplikator nasional terus mengabaikan regulasi daerah, Pemprov siap mengambil opsi mendirikan perusahaan daerah sendiri.
“Kalau mereka tidak mau menyesuaikan, kita akan dorong pendirian Prusda. Karena kita ingin ekosistem transportasi daring ini sehat, driver kita tidak terus tercekik, dan daerah juga dapat manfaat ekonominya,” pungkasnya. (SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
