Samarinda, Kaltimetam.id – Setelah beberapa pekan diwarnai kekhawatiran soal isu pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) secara signifikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akhirnya menerima kabar yang menenangkan.
Hasil pertemuan antara Gubernur Kaltim dan jajaran Kementerian Keuangan membawa angin segar, bahwa pemotongan DBH tidak akan sebesar yang sebelumnya dikhawatirkan.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengonfirmasi bahwa komunikasi intens yang dilakukan dengan pemerintah pusat mulai menunjukkan arah positif.
Ia menyebut, Kementerian Keuangan tengah melakukan peninjauan mendalam terhadap porsi DBH yang akan diterima daerah penghasil sumber daya alam, termasuk Kaltim.
“Ada indikasi bahwa pemerintah pusat akan memberikan porsi yang lebih baik. Idealnya, pengurangan tidak lebih dari 25–30 persen agar tidak terlalu membebani daerah,” ujar Seno Aji, Senin (13/10/2025).
Seno menjelaskan, Kaltim memiliki peran strategis sebagai salah satu daerah penyumbang utama pendapatan nasional dari sektor batu bara dan migas.
Karena itu, ia berharap pemerintah pusat tetap mempertimbangkan kontribusi besar tersebut dalam menentukan besaran dana yang akan dikembalikan ke daerah.
Ia juga menegaskan bahwa proses komunikasi dengan Kementerian Keuangan berlangsung secara konstruktif.
Dialog terbuka antara kedua pihak diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang adil bagi Kaltim, terutama dalam menjaga keseimbangan fiskal daerah.
Menurut Seno, pemerintah pusat kini tengah merampungkan tahap akhir perhitungan teknis untuk menentukan besaran DBH yang akan dialokasikan.
Hasil final dari perumusan itu diharapkan segera diumumkan agar daerah bisa melakukan penyesuaian anggaran pembangunan dengan lebih pasti.
“Saat ini Kementerian Keuangan masih menyusun perhitungan akhir untuk menentukan alokasi yang paling tepat bagi Kaltim. Kami berharap hasilnya bisa mendukung kelangsungan program pembangunan daerah,” tutupnya. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
