Samarinda, Kaltimetam.id – Perencanaan infrastruktur di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menilai bahwa banyak proyek pembangunan jalan di kota ini tidak direncanakan dengan baik, terutama dalam hal sistem drainase yang memadai. Akibatnya, jalan yang baru dibangun justru lebih cepat rusak, sehingga menambah beban anggaran daerah untuk perbaikan yang berulang.
“Jalan baru malah cepat rusak, lalu harus diperbaiki lagi. Siklus seperti ini harus segera diputus dengan perencanaan yang lebih matang dan pengawasan yang lebih ketat,” ujarnya.
Menurutnya, perencanaan yang buruk telah menyebabkan anggaran pembangunan yang seharusnya bisa digunakan untuk proyek lain justru terkuras untuk perbaikan jalan yang tidak bertahan lama.
Selain masalah drainase, Anhar juga menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah terhadap proyek-proyek infrastruktur. Menurutnya, banyak proyek yang dikerjakan tanpa memperhatikan standar kualitas yang telah ditetapkan. Hal ini menyebabkan jalan yang baru selesai dibangun sering kali mengalami kerusakan dalam waktu singkat.
“Pemerintah harus lebih ketat dalam mengawasi proyek-proyek infrastruktur. Jangan sampai proyek jalan baru justru menjadi proyek perbaikan terus-menerus. Ini bukan hanya soal anggaran, tetapi juga soal kenyamanan dan keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bagaimana kontraktor yang mengerjakan proyek sering kali tidak bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya. Banyak dari mereka yang tidak memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditentukan, tetapi tetap lolos dari pengawasan.
“Kita tidak bisa membiarkan kontraktor bekerja asal-asalan tanpa ada pertanggungjawaban. Jika ditemukan proyek yang tidak sesuai standar, harus ada tindakan tegas, termasuk sanksi bagi kontraktor yang tidak menjalankan pekerjaannya dengan baik,” tambahnya.
Sebagai langkah solutif, Anhar meminta pemerintah kota untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur. Ia menekankan bahwa tanpa evaluasi yang serius, permasalahan ini akan terus berulang dari tahun ke tahun.
“Kita harus mulai dari perencanaan yang lebih baik, pengawasan yang lebih ketat, hingga memastikan kontraktor yang terlibat benar-benar bekerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan,” katanya.
Ia juga mengusulkan adanya sistem audit berkala terhadap proyek-proyek infrastruktur, sehingga setiap tahap pembangunan dapat dipantau secara transparan dan akuntabel.
“Jika kita ingin infrastruktur yang lebih baik dan tidak membuang-buang anggaran, kita harus memastikan ada mekanisme pengawasan yang lebih efektif. Jika ada kesalahan atau penyimpangan, harus segera ditindak agar tidak terus berulang,” pungkasnya. (Adv/DPRDSamarinda/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
