Samarinda, Kaltimetam.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, menyoroti kesenjangan pembangunan yang masih terjadi di sejumlah wilayah pedalaman Kaltim, khususnya di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu). Salah satu indikator yang paling mencolok adalah masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kedua kabupaten tersebut.
Data terkini menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Kutai Barat baru mencapai angka 74,76, sementara Mahakam Ulu bahkan lebih rendah lagi, yakni hanya 70,79. Angka ini menempatkan keduanya sebagai dua daerah dengan IPM terendah dari sepuluh kabupaten/kota yang ada di provinsi ini.
“Ini menjadi perhatian kita bersama. Peningkatan IPM harus selaras dengan visi-misi gubernur, terutama terkait sektor pendidikan dan kesejahteraan. Dari provinsi, program-program sudah berjalan, dan kami di DPRD mengawalnya melalui RPJMD dan RKPD,” ujar Ekti.
Politisi Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa program prioritas seperti pendidikan dan kesehatan gratis yang diinisiasi Pemprov Kaltim lewat skema Gratispol harus benar-benar menjangkau daerah-daerah dengan tingkat pembangunan manusia yang masih tertinggal. Menurutnya, dalam lima tahun ke depan, pembangunan sekolah unggulan dan rumah sakit di Kubar dan Mahulu harus menjadi agenda utama.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur fisik saja. Pembangunan manusia jauh lebih penting. Program Gratispol harus menyentuh wilayah yang IPM-nya rendah, dan pembangunan sekolah unggulan serta rumah sakit di Kubar dan Mahulu harus segera direalisasikan. Kita harus memikirkan peningkatan kualitas SDM di sana,” tegas Ekti.
Lebih lanjut, Ekti mengingatkan bahwa pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas fisik lainnya tidak akan bermakna banyak jika masyarakatnya tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Ia menilai bahwa fondasi dari kemajuan daerah terletak pada manusia yang sehat dan cerdas.
“Kalau infrastrukturnya terus dibangun, tapi manusianya tidak dipintarkan dan kesehatannya buruk, hasilnya tidak akan optimal. Kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas, karena kalau sudah sehat, baru mereka bisa belajar dengan baik, bisa berkarya, dan meningkatkan taraf hidupnya. Dari sisi provinsi, program kesehatan ini sudah mulai berjalan, dan kami akan terus kawal,” katanya.
Menurut Ekti, kepala daerah di Kubar, Mahulu, bahkan daerah lain seperti Paser, juga harus lebih peka terhadap kebutuhan riil masyarakat. Ia mengingatkan agar pembangunan di daerah tidak hanya berorientasi pada proyek-proyek fisik semata.
“Para kepala daerah harus benar-benar melihat kondisi di lapangan. Jangan hanya berlomba-lomba membangun fisik, sementara kualitas manusia di daerah tersebut masih tertinggal. IPM ini harus jadi landasan utama dalam menentukan arah pembangunan, bukan hanya sekadar mengejar pencitraan melalui proyek-proyek besar,” tegasnya.
Sebagai contoh langkah konkret, Ekti mengungkapkan bahwa saat ini Pemprov Kaltim telah merencanakan pembangunan sebuah rumah sakit baru di Kutai Barat, di atas lahan yang sudah dibebaskan dengan luas antara 20 hingga 30 hektare. Proyek ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), bersamaan dengan rencana pembangunan sejumlah fasilitas pendidikan unggulan di daerah-daerah tertinggal.
“Ini langkah yang sudah ada di dalam RPJMD. Kita dorong agar pembangunan rumah sakit ini segera berjalan. Jangan sampai daerah-daerah seperti Kubar dan Mahulu terus-menerus berada di posisi IPM terendah. Ini pekerjaan rumah kita bersama. Kita ingin generasi muda di sana bisa sehat, cerdas, dan punya daya saing ke depan,” pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
