Samarinda, Kaltimetam.id – Gelombang investasi yang kian deras mengalir ke Kalimantan Timur (Kaltim) menjelang operasional penuh Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, menjadi perhatian serius DPRD Kaltim.
Anggota DPRD Kaltim, Abdul Giaz, menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat lokal dalam proses pembangunan yang tengah berlangsung. Menurutnya, arus investasi yang besar tentu membawa peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, ia mengingatkan bahwa potensi tersebut harus benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, bukan justru meninggalkan mereka di posisi sebagai penonton.
“Jangan sampai masyarakat Kaltim hanya jadi penonton di tengah derasnya investasi yang masuk. Itu yang paling penting. Soal investasi, tentu kita harus terbuka. Kalau kita ingin daerah ini maju, investasi adalah salah satu jalannya. Tapi keterlibatan masyarakat harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Lebih jauh, Giaz menjelaskan bahwa investasi memang merupakan motor penggerak pembangunan dan peningkatan ekonomi daerah. Namun, menurutnya, harus ada pengawasan yang ketat agar investasi yang masuk tidak semata-mata menguntungkan korporasi atau pihak luar saja.
“Yang kami tekankan di DPRD adalah bagaimana jalannya investasi itu tetap berpihak pada rakyat. Perusahaan jangan hanya mengejar profit, sementara masyarakat lokal tidak merasakan manfaatnya. Harus ada perlindungan terhadap hak-hak warga, terutama soal keterlibatan tenaga kerja lokal, kesempatan pelatihan, hingga dampak ekonomi langsung ke masyarakat,” paparnya.
Giaz menambahkan, penting juga memastikan agar investasi memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di Kaltim, terlebih di tengah tantangan transisi menuju IKN.
“Kami akan terus mengawal agar kontribusi PAD dari investasi ini jelas dan terukur. Jangan sampai Kaltim hanya jadi ladang eksploitasi, sementara pembangunan daerah malah stagnan,” ujarnya.
Menurut Giaz, agar investasi benar-benar berdampak positif dan inklusif, pemerintah daerah bersama DPRD harus memperkuat regulasi yang mengatur sektor investasi. Selain itu, dibutuhkan pengawasan yang ketat agar pelaksanaannya sesuai dengan aturan dan berpihak pada masyarakat.
“Kita mendorong agar ada regulasi yang kuat. Investor yang masuk harus memahami bahwa mereka juga punya tanggung jawab sosial di daerah ini. Kalau semua berjalan transparan, maka masyarakat, pemerintah, dan investor sama-sama diuntungkan,” lanjutnya.
Ia juga menegaskan pentingnya komunikasi yang terbuka antara pemerintah daerah, DPRD, dan investor. Menurutnya, dialog yang sehat akan membantu mengurangi potensi ketimpangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan masyarakat.
“Kita ingin ada komunikasi yang adil dan terbuka. Jangan sampai muncul konflik di kemudian hari hanya karena masyarakat merasa tidak dilibatkan atau dirugikan,” katanya.
Di tengah pergeseran peran Kaltim sebagai bagian penting dari pembangunan IKN, Giaz berharap bahwa masyarakat lokal bisa menjadi bagian aktif dalam proses transformasi ini. Ia meyakini bahwa pembangunan akan lebih berkualitas jika melibatkan masyarakat secara penuh.
“Selama investasi itu membawa manfaat nyata untuk daerah, kita tentu akan dukung. Tapi pengawasan tetap harus diperkuat agar manfaatnya tidak hanya dirasakan segelintir pihak. Kita ingin Kaltim maju bersama rakyatnya,” pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
