Samarinda, Kaltimetam.id – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperluas akses internet hingga ke pelosok desa menunjukkan hasil signifikan sepanjang 2025. Program internet gratis desa bahkan mencatat capaian di atas perencanaan awal.
Namun di balik keberhasilan tersebut, ketimpangan infrastruktur dasar, khususnya ketersediaan listrik, masih menjadi tantangan serius dalam mewujudkan pemerataan digital.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, mengungkapkan bahwa hingga akhir 2025 jaringan internet telah menjangkau 802 desa di tujuh kabupaten.
Angka tersebut melampaui target awal yang ditetapkan sebanyak 716 desa dari total 841 desa yang masuk dalam peta program.
Secara persentase, realisasi itu setara 112 persen dari target perencanaan. Capaian tersebut dinilai menunjukkan bahwa implementasi program di lapangan berjalan relatif efektif, terutama dalam menjawab kebutuhan konektivitas masyarakat desa yang selama ini terbatas akses informasi.
“Kalau melihat angka capaian, program ini sudah melampaui target. Artinya, secara teknis pelaksanaan di lapangan berjalan cukup baik,” kata Faisal, Selasa (20/1/2026).
Meski demikian, Faisal menegaskan bahwa keberhasilan perlu dibaca lebih dalam. Dari ratusan desa yang telah terhubung internet, tidak semuanya menikmati layanan secara stabil.
Faktor utama yang masih menjadi penghambat adalah belum meratanya akses listrik permanen di wilayah pedesaan.
Diskominfo Kaltim mencatat setidaknya masih terdapat 125 desa yang belum dialiri listrik secara penuh. Kondisi tersebut membuat operasional jaringan internet di beberapa lokasi masih mengandalkan genset, yang berimplikasi pada keterbatasan jam layanan dan risiko gangguan koneksi.
“Internet sangat bergantung pada listrik. Kalau listriknya tidak ada atau gensetnya tidak menyala, otomatis jaringan juga ikut berhenti,” jelas Faisal.
Dari sisi anggaran, program internet gratis desa pada 2025 ditopang dana sebesar Rp9,2 miliar. Hingga akhir tahun, realisasi anggaran mencapai Rp8,8 miliar atau sekitar 95,56 persen dari total pagu.
Sisa anggaran tidak terserap penuh karena kendala teknis di lapangan, termasuk faktor geografis dan infrastruktur pendukung yang belum memadai.
Memasuki 2026, keberlanjutan program masih menghadapi tantangan fiskal. Kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) membuat ruang anggaran Pemprov Kaltim semakin terbatas.
Diskominfo pun harus lebih selektif dalam menentukan wilayah prioritas pengembangan.
Beberapa daerah dengan tingkat kebutuhan tinggi seperti Berau, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Paser masuk dalam daftar prioritas lanjutan.
Penentuan ini dilakukan berdasarkan tingkat keterisolasian wilayah, kebutuhan layanan publik digital, serta kesiapan infrastruktur pendukung.
“Dengan ruang fiskal yang terbatas, kami tidak bisa menyebar rata. Harus ada pemetaan yang benar-benar matang agar anggaran yang ada berdampak maksimal,” ujar Faisal.
Ia menambahkan, ke depan sinkronisasi antarprogram lintas sektor, khususnya antara penyediaan listrik dan konektivitas digital, menjadi kunci agar program internet desa tidak hanya berhenti pada angka capaian, tetapi benar-benar berfungsi optimal bagi masyarakat. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
