Samarinda, Kaltimetam.id – Persoalan kekurangan sopir ambulans di puskesmas Samarinda ternyata bukan satu-satunya hambatan dalam pelayanan kesehatan dasar. DPRD Kota Samarinda menemukan fakta lain yang lebih memprihatinkan: beberapa petugas puskesmas terpaksa menggunakan kendaraan pribadi, seperti sepeda motor, untuk menjalankan tugas kedinasan.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengungkapkan hal tersebut sebagai bukti bahwa masih banyak aspek operasional puskesmas yang belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Ini menyedihkan. Bagaimana pelayanan bisa berjalan maksimal kalau urusan transportasi saja masih terganjal? Padahal puskesmas adalah ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat,” ujarnya.
Ia mencontohkan, dalam beberapa kasus, petugas penyuluh kesehatan harus menggunakan motor pribadi untuk menjangkau daerah binaan atau melaksanakan program edukasi kesehatan di komunitas. Hal ini jelas tidak ideal, baik dari sisi keselamatan kerja maupun etika kelembagaan.
Menurut Novan, kejadian seperti ini menunjukkan lemahnya manajemen sumber daya dan belum adanya pengelolaan logistik yang efisien di tingkat layanan dasar. Padahal, keberadaan kendaraan dinas dan sopir operasional menjadi elemen penting agar kegiatan layanan bisa terlaksana dengan lancar.
DPRD pun berinisiatif melakukan pendataan menyeluruh terhadap kondisi kendaraan operasional dan ketersediaan sumber daya manusia di seluruh puskesmas. Inventarisasi ini akan menjadi dasar dalam menyusun alokasi anggaran untuk tahun 2026.
“Proses pendataan tetap berjalan meski kita dalam masa transisi politik. Kami ingin seluruh kebutuhan dasar pelayanan bisa terpetakan dengan baik, sehingga kebijakan anggaran yang diambil benar-benar tepat sasaran,” jelas Novan.
Ia menegaskan bahwa DPRD akan mendorong pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem pelayanan kesehatan dasar, dimulai dari penguatan SDM hingga penyediaan fasilitas pendukung yang memadai.
“Puskesmas tidak boleh hanya menjadi simbol pelayanan, tapi benar-benar jadi tempat masyarakat merasa dilayani dengan baik dan profesional,” tegasnya.
Ke depan, DPRD berharap pemerintah kota bisa memperhatikan aspek non-medis seperti transportasi dan logistik sebagai bagian integral dari sistem kesehatan. Hal-hal kecil seperti ketersediaan sopir, kendaraan operasional, dan perlengkapan lapangan bisa berdampak besar terhadap efektivitas layanan kesehatan masyarakat. (Adv/DPRDSamarinda/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
