Samarinda, Kaltimetam.id – Masyarakat Samarinda semakin resah dengan sulitnya mendapatkan elpiji 3 kg bersubsidi. Meski pemerintah telah menetapkan harga resmi sebesar Rp18.000 per tabung, banyak warga justru mengalami kesulitan untuk membeli gas yang seharusnya diperuntukkan bagi golongan ekonomi menengah ke bawah ini.
Menanggapi kondisi tersebut, DPRD Samarinda bergerak cepat untuk mencari solusi.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam jika ada pangkalan atau agen yang memainkan harga dan menimbun stok demi keuntungan pribadi.
“Kami sudah sering menerima laporan dari masyarakat soal kelangkaan gas subsidi ini. Padahal, harga resmi sudah diturunkan. Seharusnya masyarakat lebih mudah mendapatkan elpiji, bukan malah semakin sulit. Ini jelas ada yang tidak beres,” tegasnya.
Untuk mengatasi permasalahan ini, DPRD Samarinda berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pangkalan dan agen elpiji guna memastikan distribusi berjalan dengan baik dan tidak ada penyimpangan.
Samri menegaskan bahwa jika ditemukan ada pangkalan yang terbukti menaikkan harga di luar ketentuan atau menimbun stok untuk dijual lebih mahal, maka mereka akan langsung diberikan sanksi tegas, termasuk pencabutan izin usaha.
“Kami tidak segan-segan mencabut izin pangkalan yang terbukti curang. Gas subsidi ini harus benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak, bukan justru dijadikan ajang spekulasi,” ujarnya.
Selain itu, DPRD juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Pertamina untuk memperbaiki sistem distribusi elpiji agar tidak ada lagi penyimpangan di lapangan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian DPRD adalah fakta bahwa Kalimantan Timur merupakan daerah penghasil gas, namun justru mengalami kesulitan dalam mendapatkan elpiji 3 kg.
“Sangat ironis, Kalimantan Timur adalah daerah penghasil gas, tapi masyarakatnya sendiri kesulitan mendapatkan elpiji bersubsidi. Bahkan, ada yang harus membawa tiga KTP hanya untuk membeli satu tabung gas. Sementara di daerah lain yang bukan penghasil gas, justru lebih mudah mendapatkannya,” kritik Samri.
Tak hanya masalah gas elpiji, antrean panjang untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) di Samarinda juga menjadi perhatian DPRD. Masyarakat masih sering mengeluhkan antrean yang mengular di SPBU, terutama untuk mendapatkan solar dan pertalite.
DPRD Samarinda telah beberapa kali memanggil pihak Pertamina untuk meminta klarifikasi terkait kelangkaan BBM ini. Namun, jawaban yang diberikan selalu sama, yakni bahwa stok dalam kondisi aman.
“Kalau stok benar-benar aman, kenapa masyarakat masih harus antre panjang setiap hari? Ini pertanyaan yang sampai sekarang belum mendapatkan jawaban yang memuaskan,” ucapnya.
DPRD Samarinda juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif melaporkan jika menemukan adanya pangkalan gas atau SPBU yang melakukan kecurangan. Laporan dari warga akan menjadi bahan evaluasi bagi DPRD dalam mengawasi distribusi energi di Samarinda.
“Kami minta masyarakat jangan ragu untuk melapor. Jika ada pangkalan yang menjual gas di atas harga resmi atau meminta syarat yang tidak masuk akal, segera laporkan. Kami akan tindaklanjuti dan pastikan ada sanksi bagi mereka yang melanggar aturan,” kata Samri.
Dengan berbagai langkah yang diambil, DPRD Samarinda menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan subsidi agar benar-benar bermanfaat bagi rakyat kecil. Mereka berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat bekerja sama untuk mengatasi permasalahan ini secepat mungkin.
“Kami akan terus mengawasi agar kebijakan yang dibuat tidak hanya sekadar aturan di atas kertas, tetapi benar-benar berjalan di lapangan. Jangan sampai rakyat kecil yang seharusnya mendapatkan subsidi justru menjadi korban permainan harga,” pungkasnya. (Adv/DPRDSamarinda/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
