Samarinda, Kaltimetam.id – Kota Samarinda kembali dilanda bencana alam yang mengundang keprihatinan banyak pihak. Hujan deras yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan banjir besar di sejumlah wilayah kota, disusul dengan insiden tanah longsor yang bahkan merenggut korban jiwa. Kondisi ini menyoroti pentingnya kesiapsiagaan dan penanganan bencana yang lebih terstruktur dan berorientasi jangka panjang.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Andriansyah, menyampaikan keprihatinannya atas pola penanganan bencana yang menurutnya selama ini cenderung reaktif ketimbang preventif. Ia menilai, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan program mitigasi bencana yang ada saat ini.
“Seringkali kita baru bergerak setelah ada kejadian dan korban. Ini pola pikir yang harus diubah. Kalau lubang di jalan belum ada yang celaka, dibiarkan saja. Tapi setelah ada korban, baru semua ramai bicara,” ujarnya.
Menurutnya, DPRD bersama dinas teknis terkait telah mulai membicarakan pendekatan baru dalam pengelolaan risiko bencana. Ia mendorong agar Pemkot tidak hanya fokus pada penanggulangan saat bencana terjadi, tetapi juga melakukan perencanaan matang untuk mengantisipasi potensi bencana di masa depan.
“Kita harus mengembangkan sistem yang mampu membayangkan risiko-risiko ke depan. Artinya, semua perencanaan pembangunan juga harus mempertimbangkan aspek mitigasi bencana sejak awal,” tegasnya.
Tak hanya banjir, longsor juga menjadi masalah serius di beberapa titik di Samarinda. Salah satu kasus paling tragis terjadi di Kelurahan Lempake, yang menelan korban jiwa. Selain itu, proyek strategis daerah seperti pembangunan Terowongan Samarinda pun turut terdampak. Diketahui, terjadi longsor di area inlet terowongan, yang memicu kekhawatiran masyarakat akan keamanan struktur bangunan tersebut.
Menanggapi hal ini, Andriansyah mengingatkan agar insiden tersebut tidak menimbulkan spekulasi yang memperkeruh suasana dan memicu ketakutan berlebihan di tengah masyarakat.
“Jangan sampai informasi yang simpang siur membuat masyarakat trauma dan akhirnya enggan memanfaatkan terowongan yang sudah menghabiskan banyak anggaran. Kita tidak ingin fasilitas itu mubazir karena kurangnya kepercayaan publik,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kunci utama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat adalah keterbukaan informasi dan jaminan teknis yang kuat dari pemerintah. Masyarakat, menurutnya, berhak mengetahui kondisi aktual proyek-proyek infrastruktur, termasuk data teknis dan kajian keselamatan bangunan.
“Kita harus yakinkan publik bahwa terowongan ini aman digunakan. Yakinkan mereka dengan data, kajian teknis, dan penguatan nyata di lapangan. Jangan hanya mengandalkan narasi,” ucapnya.
Terakhir, Andriansyah mengajak semua pihak, termasuk DPRD, Pemkot, dan masyarakat, untuk membangun kesadaran bersama akan pentingnya kesiapsiagaan terhadap bencana. Ia menegaskan bahwa perubahan iklim dan peningkatan intensitas cuaca ekstrem bukan lagi hal yang bisa dianggap sepele.
“Ini adalah tantangan yang harus kita hadapi bersama. Butuh sinergi, butuh keseriusan, dan yang paling penting, butuh perubahan pola pikir dari semua pihak,” pungkasnya. (Adv/DPRDSamarinda/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
