Samarinda, Kaltimetam.id – Pemerintahan baru Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud mulai mengatur langkah. Di balik panggung eksekutif, parlemen daerah pun bergerak yaitu menyatakan siap menjadi mitra aktif dalam mewujudkan janji-janji politik yang sudah terlanjur ditagih publik.
Adalah Fuad Fakhruddin, anggota Komisi IV DPRD Kaltim, yang menyuarakan dukungan tersebut dalam pernyataan resmi, Kamis pekan ini. Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif bukan hanya soal kerja sama, tetapi soal tanggung jawab bersama di mata rakyat.
“Kita sekarang sedang menyusun peta sinkronisasi. Program mana yang jadi janji politik gubernur, dan bagaimana langkah teknisnya agar bisa cepat dilaksanakan,” ujar Fuad kepada wartawan di Gedung DPRD Kaltim, Samarinda.
Ia menyebut, dalam masa transisi pemerintahan seperti saat ini, konsolidasi menjadi hal krusial. Terlebih, visi-misi gubernur terpilih memuat banyak agenda prioritas di sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar—semuanya membutuhkan pengawalan legislatif dalam aspek penganggaran dan regulasi.
Fuad mengingatkan bahwa DPRD bukan hanya fungsi kontrol, tapi juga mitra penggerak. “Kalau tidak sinkron sejak awal, program bisa tumpang tindih. Atau lebih parah, tidak berjalan sama sekali karena tarik-menarik kepentingan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi intensif lintas kelembagaan. Menurutnya, jarak politik antara Pemprov dan DPRD harus ditiadakan demi percepatan pembangunan. “Masyarakat menunggu hasil, bukan alasan. Kita harus pastikan mesin pemerintah berjalan dalam satu irama,” tegas politisi yang dikenal aktif dalam isu sosial dan pendidikan itu.
Dukungan terhadap implementasi program prioritas gubernur, kata Fuad, tidak berarti DPRD akan lepas fungsi kritisnya. Sebaliknya, pengawasan tetap akan diperkuat agar pelaksanaan anggaran tidak melenceng dari substansi program.
“Kami ingin program-program itu cepat terasa manfaatnya. Tapi juga tepat sasaran, bukan sekadar pencitraan,” ujarnya.
Ke depan, Komisi IV DPRD Kaltim berencana menggelar forum bersama perangkat daerah dan tim Gubernur Rudy Mas’ud untuk menyusun mekanisme kerja yang sinkron. Harapannya, tidak ada lagi program yang hanya bagus di atas kertas tapi mandek di lapangan.
“Pembangunan Kaltim ke depan harus dibarengi dengan komitmen politik yang konsisten dari semua pihak. Eksekutif dan legislatif harus satu suara untuk rakyat,” tutupnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
