Samarinda, Kaltimetam.id – DPRD Kalimantan Timur menyoroti penyaluran bantuan keuangan (Bankeu) provinsi kepada kabupaten/kota yang dinilai belum berjalan merata. Kondisi ini membuat sejumlah daerah yang masih tertinggal dari sisi infrastruktur tetap kesulitan melakukan percepatan pembangunan.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan ketimpangan tersebut bukan semata-mata akibat kebijakan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov), melainkan juga disebabkan kesiapan administrasi pada beberapa pemerintah daerah masih lemah.
“Masalahnya bukan hanya di provinsi. Banyak daerah yang sebenarnya sangat membutuhkan bantuan pembangunan, tetapi mereka tidak memenuhi persyaratan administrasi. Terutama pada pengisian SIPD dan SIPKD,” ujarnya.
Menurut Hasanuddin, kesalahan yang kerap dijumpai meliputi salah input akun, kelengkapan dokumen, hingga ketidaksesuaian data teknis pada sistem informasi. Hal ini menyebabkan proses verifikasi tak dapat dilanjutkan sehingga anggaran batal disalurkan.
Ia menyebut Mahakam Ulu (Mahulu), Kutai Barat (Kubar), dan Kota Bontang sebagai beberapa daerah yang paling sering menghadapi kendala tersebut. Kondisi itu berbanding terbalik dengan daerah seperti Kota Samarinda, Kabupaten Berau, dan Paser yang dianggap lebih siap secara administrasi dan regulasi.
“Di daerah lain administrasinya lengkap. Sementara Mahulu dan Kubar sering salah isi, akhirnya mereka menerima bantuan lebih sedikit. Padahal mereka wilayah yang paling membutuhkan dukungan anggaran,” katanya.
Hasanuddin menegaskan bahwa penyaluran bantuan keuangan harus mengutamakan pemerataan, terlebih Kalimantan Timur kini memegang peran strategis sebagai penyangga dan wilayah inti Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Jika penyaluran Bankeu tidak merata, maka kesenjangan pembangunan semakin melebar. Ini tidak sejalan dengan konsep pembangunan terintegrasi sebagai penopang IKN,” tegasnya.
DPRD Kaltim, lanjut Hasanuddin, akan mengevaluasi mekanisme penyaluran bantuan keuangan agar lebih transparan, mudah diakses, dan mengedepankan asas keadilan pembangunan.
“Kita akan mendorong agar mekanismenya diperbaiki. Pembangunan harus dirasakan seluruh masyarakat, bukan hanya daerah yang administrasinya rapi,” tutupnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
