Samarinda, Kaltimetam.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menjadi perhatian di berbagai daerah. Di Kalimantan Timur, pelaksanaannya mendapat sorotan dari Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, yang meminta agar kualitas makanan benar-benar dijaga sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Menurutnya, program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi pelajar ini tidak boleh berjalan sekadar formalitas. Distribusi makanan yang diterima siswa harus dipastikan sehat, segar, dan layak konsumsi. Untuk itu, ia mengimbau agar siswa-siswi maupun pihak sekolah tidak ragu melaporkan jika menemukan makanan MBG yang bermasalah.
“Siswa-siswi jangan takut melaporkan jika menemukan menu MBG yang bermasalah. Itu bagian dari proses evaluasi bersama. Termasuk juga pihak sekolah, jangan sungkan menyampaikan keluhan langsung kepada vendor yang bersangkutan,” tegasnya.
Sorotan ini muncul setelah adanya laporan dari sejumlah siswa SMAN 13 Samarinda yang sempat menerima menu MBG dalam kondisi basi. Meski kasus tersebut tidak menimbulkan dampak kesehatan serius, kejadian ini menjadi peringatan bahwa pelaksanaan MBG harus diawasi lebih ketat.
Damayanti menyebut, kasus serupa pernah terjadi di daerah lain di luar Kaltim hingga menimbulkan keracunan massal. Ia berharap, hal itu tidak terulang di Kalimantan Timur.
“Layak di sini berarti makanannya harus sehat, memenuhi standar gizi, dan sesuai dengan prinsip empat sehat lima sempurna. Jangan sampai program yang niatnya baik justru menimbulkan masalah kesehatan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Damayanti menekankan bahwa setiap laporan terkait menu bermasalah harus ditindaklanjuti oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang berwenang. Evaluasi tersebut, menurutnya, penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program sesuai standar yang telah ditetapkan.
“Laporan seperti itu sangat dibutuhkan untuk mengetahui apakah program MBG ini sudah berjalan sesuai standar atau masih ada yang perlu diperbaiki. Tanpa evaluasi, program ini bisa kehilangan tujuan utamanya, yaitu meningkatkan gizi anak bangsa,” jelasnya.
Ia juga menyoroti peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di kabupaten/kota. SPPG, kata Damayanti, harus menerapkan prosedur operasional standar (SOP) secara ketat mulai dari pemilihan bahan makanan, proses pengolahan, pengemasan, hingga distribusi ke sekolah.
“SPPG punya peran penting dalam menjamin kualitas makanan. Jangan hanya mengejar kuantitas, tetapi juga harus memperhatikan kelayakan dan kandungan gizi yang terkandung di dalamnya,” tambahnya.
Program MBG merupakan salah satu janji kampanye Presiden Prabowo yang kini mulai diimplementasikan secara bertahap di seluruh Indonesia. Di Kaltim, ribuan siswa sudah menjadi penerima manfaat. Namun demikian, pengawasan tetap diperlukan agar program ini benar-benar berdampak positif.
Damayanti menegaskan, keberhasilan MBG akan sangat menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Asupan gizi yang baik sejak dini diyakini akan meningkatkan kecerdasan dan daya saing pelajar.
“Program ini adalah investasi jangka panjang bagi generasi muda. Jangan sampai hanya berhenti pada seremonial politik, tetapi harus nyata memberi manfaat bagi siswa,” pungkasnya. (SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
