Samarinda, Kaltimetam.id – Komisi IV DPRD Kota Samarinda mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) untuk mulai mengalokasikan anggaran khusus dari APBD guna mensubsidi seragam sekolah, terutama jenis seragam batik dan pakaian olahraga yang masih diwajibkan di hampir semua satuan pendidikan.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menegaskan bahwa beban ekonomi keluarga murid kian berat, bukan hanya karena harga seragam yang mahal, tetapi juga karena berbagai pungutan tambahan yang dinilai tidak relevan. Menurutnya, langkah subsidi menjadi solusi konkret jangka panjang.
“Kami berharap mulai tahun 2026 ada dukungan APBD untuk pembelian seragam batik dan olahraga agar tidak semua beban dibebankan ke orang tua siswa,” ujar Novan.
Ia menjelaskan, saat ini masyarakat tidak hanya menghadapi persoalan mahalnya seragam, tetapi juga biaya-biaya tambahan seperti tes IQ dan asuransi siswa yang justru sering kali membingungkan orang tua.
“Item-item ini sering kali tidak dijelaskan secara rinci, tapi tiba-tiba harus dibayar,” keluh Novan.
Komisi IV menyarankan agar pemerintah kota segera melakukan evaluasi terhadap struktur pembiayaan sekolah yang dibebankan kepada siswa. Ia juga mengingatkan pentingnya pemisahan antara biaya wajib dan tidak wajib agar tidak terjadi praktik pungutan liar berkedok kebutuhan pendidikan.
“Yang banyak dikeluhkan justru biaya tambahan yang tidak berkaitan langsung dengan pembelajaran, seperti asuransi dan tes IQ. Ini harus dievaluasi, bahkan jika perlu dihapus atau dijadikan opsional,” tegasnya.
Lebih lanjut, Novan menyatakan bahwa subsidi bukan semata bentuk bantuan sosial, melainkan bentuk investasi negara dalam pendidikan dasar. Dengan beban ekonomi yang lebih ringan, diharapkan siswa dapat fokus belajar tanpa tekanan finansial dari keluarganya.
Pihaknya juga menyarankan agar dalam mekanisme subsidi ke depan, Pemkot melibatkan sekolah dan komite orang tua agar pendistribusian bantuan bisa lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masing-masing sekolah.
DPRD pun membuka peluang untuk membentuk tim kerja khusus bersama Disdikbud guna menyusun skema subsidi seragam secara teknis. Dengan begitu, kebijakan ini tidak hanya menjadi wacana politik semata, tetapi benar-benar terlaksana dalam praktik.
“Kami siap mendukung penuh dari sisi anggaran maupun regulasi jika program subsidi seragam ini dimasukkan dalam perencanaan APBD tahun depan. Ini demi pendidikan yang lebih adil dan merata bagi seluruh anak Samarinda,” pungkasnya. (Adv/DPRDSamarinda/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
