Samarinda, Kaltimetam.id – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyampaikan kekecewaannya atas pernyataan kontroversial yang disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Anwar Sanusi, yang menyebut Samarinda sebagai salah satu dari lima daerah dengan pengelolaan sampah terburuk di Kaltim.
Pernyataan tersebut dinilai bukan hanya tidak tepat, tapi juga cenderung menyudutkan tanpa dasar pemahaman yang menyeluruh.
“Buruk dalam ruang sampahnya? Dia nggak ngerti apa-apa komentar. Itu kepala dinas macam apa?” ujar Andi Harun dengan nada geram dalam agenda bersama Bapperida Samarinda, Selasa (1/7/2025) lalu di Ballroom Arutala.
Ia menyebut, pernyataan tersebut tidak berdasar karena tidak mempertimbangkan konteks sistem pengelolaan sampah yang digunakan di Samarinda, termasuk tindak lanjut atas teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Semua daerah yang masih memakai sistem open dumping memang mendapat peringatan dari KLHK. Tapi apakah dia tahu surat dari KLHK itu sudah kami tindak lanjuti? Dia tidak tanya, tidak cek, komentar saja dia. Saya juga bingung, dia itu ahli sampah atau bukan? Latar belakang pendidikannya apa?” sambungnya.
Menurut Andi, kritik publik memang dibutuhkan dalam tata kelola pemerintahan. Namun kritik yang membangun harus disertai dengan tawaran solusi, bukan justru menjatuhkan.
“Kalau beliau bilang pengelolaan sampah di Samarinda belum bagus, dan lalu memberikan solusi, saya terima. Tapi tiba-tiba main klaim, kota Samarinda masuk lima besar terburuk? Maaf saja, itu tidak fair,” ucapnya.
Ia menyarankan agar para pejabat publik lebih bijak dalam menyampaikan pendapat, terutama jika menyangkut nama baik daerah.
“Coba komentar yang baik-baik. Kalau memang mau bantu, ajak diskusi. Bukan langsung naik ke media sosial tanpa fakta. Kenapa yang dimunculkan harus berita negatif?” tegasnya.
Lebih jauh, Andi Harun menegaskan bahwa isu lingkungan, termasuk sampah, bukan hanya tanggung jawab kabupaten atau kota semata, tetapi menjadi urusan seluruh provinsi. Oleh sebab itu, menurutnya, diperlukan kolaborasi yang kuat antarwilayah dan lintas institusi.
“Kalau di Samarinda ada masalah, itu bukan hanya masalah Samarinda. Itu juga masalah provinsi. Kalau di Bontang ada masalah, ya itu masalah provinsi juga,” ujarnya.
Wali Kota dua periode itu juga menyatakan kesiapan berdiskusi terbuka jika memang perlu. Ia bahkan mengusulkan pertemuan terbuka bersama akademisi dan praktisi lingkungan untuk merumuskan solusi konkret.
“Kalau ada organisasi atau forum, ayo kita diskusi sama-sama. Hadirkan juga dari perguruan tinggi. Itu kan lebih baik daripada saling sindir,” pungkasnya. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
