Samarinda, Kaltimetam.id – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Abdulloh, anggota DPRD Kalimantan Timur, menekankan pentingnya menjaga netralitas aparat negara, termasuk TNI, Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ia menegaskan bahwa profesionalisme dalam menjalankan tugas harus diutamakan, tanpa adanya campur tangan dalam politik praktis, guna menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Abdulloh menyatakan bahwa netralitas merupakan prinsip dasar yang harus dihormati oleh semua aparatur negara. Hal ini, menurutnya, tidak hanya diatur dalam perundang-undangan, tetapi juga merupakan bagian dari kode etik profesi yang harus dipatuhi.
“Apabila aparat negara terlibat dalam politik praktis, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terkikis. Ini bisa merusak stabilitas demokrasi yang telah kita bangun,” ujar Abdulloh pada Minggu (17/11/2024).
Ia menambahkan bahwa agar netralitas ini bisa terjaga, seluruh pimpinan institusi baik di level pemerintah daerah maupun pusat harus memastikan anggotanya mematuhi aturan yang ada.
Masyarakat, lanjut Abdulloh, juga memiliki peran penting dalam pengawasan, dengan melaporkan jika terdapat indikasi ketidaknetralan selama proses Pilkada.
Abdulloh menegaskan bahwa netralitas aparat negara bukan hanya soal aturan yang harus diikuti, tetapi juga tentang menjaga integritas institusi dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
Ia optimis dengan komitmen bersama, Pilkada 2024 di Kalimantan Timur dapat berjalan dengan adil, transparan, dan bebas dari praktik politik yang merusak.
“Pilkada yang bersih adalah kunci untuk menjaga demokrasi yang sehat dan memberikan hasil yang sesuai dengan kehendak rakyat,” pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim/ICA)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
