Samarinda, Kaltimetam.id – Situasi fiskal nasional yang kian ketat membuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai menata ulang kebijakan belanjanya. Salah satu langkah yang paling terasa adalah penghentian kegiatan pemerintahan di hotel-hotel, yang selama ini menjadi lokasi rutin untuk rapat dan acara resmi.
Langkah tersebut menjadi strategi efisiensi Pemprov Kaltim setelah muncul rencana pemerintah pusat untuk memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD) secara signifikan.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa seluruh kegiatan kini diarahkan untuk menggunakan fasilitas milik pemerintah sendiri, baik di lingkungan sekretariat maupun kantor-kantor OPD.
“Kalau di Kaltim, saudara-saudara bisa lihat sendiri bahwa Pemprov Kaltim hampir tidak pernah lagi melaksanakan kegiatan di luar kantor. Kami lebih banyak memanfaatkan fasilitas kantor sendiri,” sebutnya, Sabtu (25/10/2025).
Kebijakan ini, di satu sisi, menekan beban pengeluaran daerah. Namun di sisi lain, juga berdampak pada sektor jasa dan perhotelan yang selama ini menjadi mitra penyelenggara kegiatan pemerintahan.
Rudy tak menampik hal itu, tetapi menegaskan keputusan ini perlu diambil agar keuangan daerah tetap stabil menghadapi kemungkinan berkurangnya transfer pusat.
“Namun catatannya, semua itu bergantung pada ketersediaan anggaran. Kalau dana TKD tidak dipotong saja, kita sudah mengurangi kegiatan di hotel. Kalau dulu setiap minggu atau setiap bulan ada kegiatan, sekarang jangankan setiap bulan tiga bulan pun belum tentu ada,” bebernya.
Sejak resmi menjabat pada Februari 2025, Rudy sudah menginstruksikan seluruh OPD untuk memaksimalkan aset dan ruang rapat yang ada. Ia juga jarang menghadiri kegiatan di luar, kecuali atas undangan resmi pihak lain.
“Saya hampir tidak pernah melaksanakan kegiatan di luar, kecuali jika diundang. Untuk kegiatan yang diselenggarakan Pemprov sendiri, tidak pernah,” imbuhnya.
Selain soal efisiensi, sistem kegiatan bergilir di tiap kantor OPD juga diterapkan sebagai bentuk evaluasi lapangan. Setiap kali rapat, pimpinan Pemprov sekaligus meninjau kinerja serta pelayanan publik di instansi tersebut. Langkah ini menjadi cara untuk menjaga kedisiplinan birokrasi di tengah tekanan anggaran.
“Langkah-langkah penyesuaian akan dilakukan tahun depan. Kita akan lihat lagi berapa kemampuan masing-masing OPD, karena saat ini kita masih menghitung ulang,” ujarnya.
Sebagai informasi, pemerintah pusat berencana memangkas TKD untuk Kaltim hingga 71 persen, dari total anggaran Rp20 triliun yang sudah dialokasikan sebelumnya. Nilai pengurangan itu mencapai sekitar Rp8 triliun, yang tentu berpengaruh terhadap fleksibilitas fiskal daerah.
Meski begitu, Rudy tetap optimistis Pemprov Kaltim bisa beradaptasi. Ia menegaskan bahwa efisiensi bukan berarti kinerja melambat, melainkan cara agar setiap rupiah benar-benar digunakan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Insyaallah, dengan cara seperti ini kita tetap bisa bekerja efektif, tertib anggaran, dan memastikan setiap kegiatan benar-benar memberi manfaat bagi rakyat,” pungkasnya. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
